JAKARTA — Bupati Banyuasin Askolani beserta jajarannya beraudiensi ke kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (07/10/2022). 

Dalam audiensi yang diterima langsung Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) itu Askolani menyatakan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke XXX Tahun 2023.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) di Ruang Tamu VIP BKKBN didampingi Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti, S.E., M.T. Sementara Bupati Banyuasin didampingi Kepala Dinas P2PAP2KB Dra. Hj. Yosi Zartini, MM, Kepala Dinas Kesehatan Dr.dr. Rini Pratiwi, M.Kes, Kepala Dinas PERKIMTAN Ir.H. Mohd Riyan A Saputra, ST., MM, Kepala Bagian Umum Setda Kab. Banyuasin Reza Agust Perdana, SE.,M.Si, dan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Dr. H. Salni Pajar,. S.Ag.,M.HI.

Bupati Banyuasin Askolani dalam audiensinya mengatakan, pihaknya berharap pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 2023 diselenggarakan di Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu dirinya melakukan audiensi langsung ke BKKBN pusat untuk mendapat masukan dari Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo.

“Kita juga akan koordinasi dengan Pak Gubernur semalam sudah diskusi sampai malam disana. Yaudah kita siapkan kalau memang kita diberikan kepercayaan. Kiranya memang disetujui kami menganggarkan sesuai dengan kemampuan daerah berkolaborasi dengan provinsi. Pada intinya kami siap tempat, siap lahir batin,” kata Askolani.

Selain pelaksanaan Harganas 2023, Askolani juga menceritakan terkait permasalahan stunting hingga tingginya perkawinan dini di salah satu desa di Kabupaten Banyuasin, yakni Desa Sungsang yang dikenal sebagai desa wisata.

Adapun prevalensi stunting di Kabupaten Banyuasin sendiri saat ini masih 22%. Angka tersebut tentunya di bawah prevalensi stunting nasional yakni 24,4%.

“Di desa Sungsang pernikahan dini tinggi. Banyak janda usia sekolah karena budaya banyak anak putus sekolah disitu faktornya marriage by accident di desa. Ceritanya dulu terisolir desa itu gak bisa kesana kecuali pakai speedboat,” ujarnya.

Kendati demikian, sambung Askolani, lima tahun kebelakang angka pernikahan dini mulai turun karena Pemkab Banyuasin telah melakukan perbaikan infrastruktur sehingga desa Sungsang saat ini mulai berkembang dan menjadi salah satu pusat wisata kuliner di Kabupaten Banyuasin. 

Sementara itu, Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Banyuasin atas kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Harganas 2023. 

Dokter Hasto optimistis penyelenggaran Harganas 2023 akan berlangsung lebih semarak dan meriah dari Harganas 2022 di Kota Medan karena diprediksi pandemik Covid-19 semakin mereda tahun depan.

“Mungkin suasananya melebihi Harganas di Medan. Medan itu aja ribuan karena pengikutnya banyak. Yang ditenda 4 ribu kemudian yang di luar banyak orang gak bisa dibendung,” kata Dokter Hasto.

Dokter Hasto pun menceritakan persiapan Harganas 2022 di Medan. Dia menyebut telah melakukan persiapan enam bulan sebelum hari penyelenggaraan dimulai dengan mendatangi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk melakukan pelayanan KB. 

Terakhir Dokter Hasto berpesan, jika Kabupaten Banyuasin ingin menjadi tuan rumah penyelenggaraan Harganas 2023 agar melakukan kegiatan bedah rumah dengan melakukan kerjasama pihak swasta. BKKBN sendiri memiliki data by name by address terkait rumah tidak layak huni yang ada di Pendataan Keluarga 2021 (PK-21).

Dokter Hasto pun berharap penyelanggaraan Harganas 2023 dapat dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga masyarakat mendapat arahan langsung dari terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). n

Penulis: FBA

Editor: AHS

Tanggal Rilis: Jumat, 7 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.