JAKARTA---Walikota Bandarlampung Eva Dwiana beserta jajarannya pada Rabu (27/07/2022) petang beraudiensi dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo,SP.OG (K), di kantor BKKBN pusat di Jakarta. Dalam audiensi itu Eva menyatakan komitmennya untuk mencapai target percepatan penurunan prevalensi stunting.

“Saya akan pimpin langsung. Insya Allah, target (percepatan penurunan stunting) bisa kita capai,” kata Eva yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandarlampung drg. Santi Sundari, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Iwan Setiawan, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Nur Ramdhan, dan Inspektur Robi Suliska Sobri.

Komitmen Eva untuk memimpin langsung upaya mencapai target percepatan penurunan prevalensi stunting 14% pada 2024 itu dengan mengawal penyerapan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandarlampung.

Menurut Eva, pihaknya telah menganggarkan dana insentif untuk Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebesar Rp375 ribu per bulan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandarlampung. 

“Kami juga sudah anggarkan Rp5 miliar dalam APBD untuk upaya percepatan penurunan stunting,” kata Eva. Walikota Bandarlampung pertama perempuan itu mengatakan anggaran di dalam APBD 2022 itu digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita stunting dan juga kampanye pemberian ASI eksklusif.

Eva juga menyatakan komitmennya untuk memantau langsung penyerapan anggaran BOKB dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik hingga bisa terserap 100 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) menyatakan apresiasinya terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bandarlampung.

“Lampung termasuk provinsi yang prevalensi stuntingnya rendah, di bawah 20 persen dan di bawah ambang batas WHO. Karena itu, kami optimistis Pemerintah Kota Bandarlampung bisa mencapai target percepatan penurunan stunting,” kata dr. Hasto.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Kota Bandarlampung sebesar 19,4% dan Provinsi Lampung 18,5%. 

Dalam menerima audiensi itu, dr. Hasto didampingi Plt. Program Manajer Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat Ir. Siti Fathonah,MPH, Program Officer TPPS Pusat Dr.dr. Lucy Widasari,M.Si., Program Officer Bidang Umum TPPS dr. Riyo Kristian Utomo,M.H. Kes.

Berdasarkan paparan data yang dimiliki BKKBN pusat, Kota Bandarlampung yang berpenduduk 1,18 juta jiwa itu terdapat 67.138 keluarga berisiko stunting. Jumlah keluarga berisiko stunting ini tersebar di 20 kecamatan dan paling banyak berada di wilayah pesisir laut, seperti Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kecamatan Panjang, dan Kecamatan Tanjungkarang Timur.

“BKKBN punya data by name, by address untuk seluruh keluarga berisiko stunting ini. Karena itu manfaatkan data ini untuk upaya percepatan penurunan stunting,” jelas dr. Hasto.

Selanjutnya dr. Hasto juga meminta agar Walikota Bandarlampung mengawal langsung penyerapan anggaran BOKB senilai Rp7,9 miliar, sebab penyerapannya baru sebesar Rp313 juta. n (KIS)

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusumua, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.