BKKBN

Bersama Ciptakan Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga Melalui Pendandatanganan Kerjasama BKKBN, Fatayat NU, dan UNFPA Indonesia

17 February 2021 | Siaran Pers|

suhu

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta 17/02/2021 – Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 yang telah diumumkan oleh BPS yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Dengan demikian, total penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP tahun 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui program Bangga Kencana, LPP telah berhasil diperlambat jika kita bandingkan pada periode tahun 2000-2010 sebesar 1,49 persen per tahun.

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan tidak saja bagi Indonesia namun bagi seluruh bagian dunia. Penyebaran virus covid-19 telah merenggut banyak korban jiwa dan melemahkan perekonomian suatu negara. Dalam kondisi seperti ini, pencapaian program Bangga Kencana tahun 2020 juga terimbas, belum sepenuhnya target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Namun demikian, Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) telah berhasil mencapai nilai 53,94 (dari skala 0-100) dan telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 53,57.

Peran serta organisasi masyarakat berbasis agama serta tokoh agama sudah membuktikan peran pentingnya untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khususnya Fatayat NU dan UNFPA Indonesia, yang juga punya tempat khusus dalam berbagai lapisan masyarakat, terutama perempuan dan anak perempuan yang memiliki kebutuhan khusus terkait kesehatan reproduksinya, termasuk untuk mendapatkan layanan KB atau kesehatan reproduksi, serta pencegahan/ penanggulangan kekerasan berbasis gender. Kebutuhan untuk kerjasama yang bermakna ini semakin nyata dalam masa pandemi Covid-19 ini, dimana berbagai keterbatasan semakin dirasakan, dan terobosan baru dibutuhkan untuk memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan layanan ini.

Sejalan dengan itu,”Pada Rapat Terbatas (Ratas) Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021 kami mendapat arahan dari Bapak Presiden RI, bahwa BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting”, ungkap Kepala BKKBN Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). “Untuk itu BKKBN siap untuk mengkoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas K/L (dan lintas sektor) serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah (sampai dengan tingkat desa). BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa. Mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 serta pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024 yang harus dikejar dalam kurun waktu 3,5 tahun”, tambah dokter Hasto pada sambutannya di acara Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama Antara BKKBN, Fatayat Nu, dan UNFPA Indonesia (Jakarta/17/02/2021).

“Tentunya, BKKBN tidak dapat bekerja sendirian untuk melakukan pencegahan stunting, kami harus melibatkan Kementerian/Lembaga untuk bersama-sama bersinergi mencapai target yang telah ditentukan. Kami juga telah beraudiensi dengan Kementrian Agama untuk sama-sama melakukan edukasi pada calon pengantin, harapannya 3 bulan sebelum melakukan pernikahan dilakukan penilaian status gizi secara virtual, sehingga setelah menikah calon ibu sudah siap secara fisik dan mental agar tidak melahirkan generasi stunting” tambah dokter Hasto.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Anjali Sen, menyambut dengan baik,” UNFPA dengan antusias mendukung kemitraan antara BKKBN dan Fatayat NU dalam mendorong pelibatan pemimpin agama dalam keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya. Melalui kerja sama ini, kita bisa bersama-sama melindungi perempuan dan anak perempuan, dan memastikan kesejahteraan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi pandemi”, ungkap Anjali.

Peran tokoh-tokoh agama dalam promosi KB telah terbukti berkontribusi pada keberhasilan Indonesia yang telah diakui secara global sebagai salah satu perintis program KB. Program KB nasional sukses memperlambat laju pertumbuhan penduduk secara signifikan salah satunya karena kerja sama yang strategis antara BKKBN dan para pemuka agama. “Kami sangat menghargai dedikasi tanpa henti BKKBN dan para pemuka agama dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa”, tambah Anjali.

Ketua Umum Fatayat NU Anggia Emarini, MKM, juga menambahkan “Perempuan dan anak merupakan arah jihad Fatayat NU bersama BKKBN dan UNFPA Indonesia dan telah melakukan praktek-praktek ke arah program untuk pendidikan dan keterampilan yang lebih baik bagi perempuan dan anak”, tambah Anggia.

Disamping itu, dokter Hasto juga menegaskkan “Untuk menciptakan kualitas SDM masa depan yang unggul, maka pabrik-pabrik bayi harus unggul, pabriknya adalah para perempuan, dengan menurunnya angka stunting yang dikarenakan ibunya sehat, dengan kehamilan yang sehat, sehingga melahirkan dengan sehat dan bayi-bayi yang dilahirkan sehat”, tegas Hasto.

Acara ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di Kantor BKKBN Pusat dan Virtual yang juga sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BKKBN dan Fatayat NU ditanda tangani oleh Plt. Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com dan Ketua III Fatayat NU Efri Wahdiyah Nasution, S.Ag.(Humas/TWD).

Jakarta, 17 Februari 2021

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKKBN