Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta/21/04/2021- Kepala BKKBN Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Prof. Rizal Damanik, PhD menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu kehormatan Ibu Dewi Savitri Wahab,  The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Indonesia dan Bapak Soren Bindesboll, The Deputy Ambassador Royal Danish to Indonesia atas dukungan dan partisipasinya dalam acara “Ambassador Talks” yang bertema  “Approaches to Prevent Stunting from Different Perspective” bertempat di Hotel Westin, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan ini Prof. Damanik menyampaikan, “Saat ini Indonesia sedang mengupayakan berbagai masalah khususnya di bidang kesehatan, termasuk percepatan pencegahan stunting. Berdasarkan _Global Nutrition Report_ (2018), prevalensi stunting di Indonesia ada pada urutan ke 108 dari 132 negara, menjadikan Indonesia sebagai prevalensi tertinggi ke-2 (setelah Kamboja) di Kawasan Asia Tenggara”, jelas Damanik.

Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,18% pada 2018. Namun, prevalensinya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang berada di 20%. Ada beberapa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting seperti : 1) kurangnya asupan gizi; 2) infeksi berulang atau kronis; 3) sanitasi yang buruk; 4) terbatasnya pelayanan kesehatan. Selain itu, terdapat faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi lain yang juga berpengaruh terhadap angka stunting di Indonesia”, imbuh Damanik.

Isu stunting di Indonesia merupakan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024. Ditekankan pada kebijakan konvergen untuk meningkatkan akses dan kualitas intervensi gizi yang spesifik dan sensitif. Fokus wilayah penyebarluasan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024. Kebijakan konvergen ini merupakan pendekatan lintas sektor yang melibatkan 24 sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan lain-lain”, tambah Damanik.

Pada Januari 2021 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN) diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk memimpin pelaksanaan program pengurangan stunting yang ditargetkan dapat menurunkan angka stunting dari 27,6% menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menurunkan angka stunting sebesar 2,7% setiap tahun.

Berbagai intervensi untuk penyebab langsung dan tidak langsung dari stunting juga diperlukan. Intervensi untuk penyebab langsung meliputi; 1) makanan pendamping untuk ibu hamil dan orang miskin; 2) suplemen zat besi untuk ibu hamil; 3) promosi dan konseling menyusui; 4) Manajemen malnutrisi; 5) mengembangkan pemantauan dan promosi. Sementara itu, intervensi yang menargetkan penyebab tidak langsung dari stunting seperti; 1) meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi; 2) meningkatkan akses dan kualitas gizi dan pelayanan kesehatan; 3) meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan serta gizi ibu dan anak; 4) meningkatkan akses ke makanan bergizi”, ungkap Damanik.

Damanik menegaskan target tersebut tidak akan tercapai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor dan multi pihak untuk mencapai target tersebut dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Indonesia siap bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dengan semua mitra untuk mengurangi angka stunting di Indonesia”, terang Damanik.

“Salah satunya adalah bekerjasama dengan Denmark yang bertujuan diantaranya untuk memperkuat kolaborasi antara BKKBN dan Denmark, mengembangkan kerjasama terkait percepatan pencegahan stunting dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana,”, lanjut Damanik.

Selain itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com BKKBN juga menambahkan”, BKKBN berkolaborasi dengan Mitra Partai Politik yaitu melibatkan Komisi IX dimana pada tingkat provinsi setiap kegiatan kemitraan swasta di provinsi melibatkan Komisi IX DPR sesuai dengan daerah pemilihannya dan diupayakan agar setiap anggota Komisi IX mendapat 1 kegiatan tersendiri dengan mitra atau pihak swasta”, tambah Dwi.

Dewi Savitri Wahab S.S. M.A., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, yang berkedudukan di Kopenhagen, juga menambahkan kita harus bisa juga sosialisasi ke daerah-daerah, seperti bagaimana puskesmas agar mereka mampu memberikan sosialisasi kepada ibu hamil terkait diabetes termasuk diabetes pada bayi dan balita yang dapat juga menyebabkan stunting, lalu bagaimana mereka dapat mengelola diabetes mungkin pola kerjasama ini bisa dipakai untuk mengurangi stunting dan agar masyarakat juga bisa paham apa itu stunting”, tambah Dewi.

Pada kesempatan yang sama Soren Bindesboll,  The Deputy Ambassador Royal Danish to Indonesia menambahkan”, Penting sekali untuk sosialisasi terkait makanan bergizi dengan pola gizi seimbang. Denmark telah melakukan program-program yang dimulai merawat bayi dengan berfokus pada ibu. Otoritas Kesehatan Denmark bekerjasama dengan  Danish Veterinary and Food Administration telah mengembangkan pedoman tertulis yang difasilitasi bagi wanita untuk fokus pada kesejahteraan wanita sebelum, selama dan setelah melahirkan”, ungkap Soren. (Humas/TWD).

Jakarta/21/04/2021
Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)