BKKBN

BKKBN Galang Koordinasi Internal Se-Indonesia Demi Sukseskan Kerjasama Stunting dengan 1000 Mitra Kerja Daerah

12 April 2021 | Siaran Pers|

suhu

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta – 9/04/2021, Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) membuka koordinasi secara virtual bersama seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia dalam menjalin 1000 mitra kerja daerah untuk program stunting.

Dokter Hasto berharap, “Penggalangan Kemitraan Pentahelix atau Tetra Helix dilakukan dengan prinsip menerima apapun yang diberikan mitra swasta terkait intervensi stunting sehingga BKKBN menjadi fasilitator kegiatan. Adapun Penggalangan Kemitraan sudah dilaksanakan _soft launching_ pada tanggal 8 April 2021 dimana mitra kerja siap mendukung seperti 1000 _Days Fund_ , dsb, serta provinsi dapat melaksanakan _relaunching_ yang bersifat lokal", harap dokter Hasto.

Selanjutnya dokter Hasto menambahkan, "Mitra yang kita harapkan dapat mendukung Percepatan Penurunan Stunting yaitu sebanyak minimal 1000 mitra sampai dengan tahun 2024", tambah dokter Hasto. Saya optimis menggalang 1000 mitra kerja baik dari OPD KB, perusahaan-perusahaan dan media dalam mendorong percepatan stunting dapat dilakukan", imbuh dokter Hasto.

Strategi dalam bentuk sponsorship atau dukungan swasta diharapkan tidak sesaat tapi berkelanjutan minimal 6 bulan, idealnya 1 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, para Kaper BKKBN Provinsi ditargetkan menjalin minimal sebanyak 5 (lima) perusahaan swasta, kemudian minimal 10 mitra kerja di daerah dan minimal 4 (empat) media lokal yang akan berpartisipasi dalam orang tua asuh dalam membantu anak stunting di masa pas kehamilan, kelahiran sampai usia 1,5 tahun", terang dokter Hasto.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com menambahkan", Secara umum teknis pelaksanaan penggalangan ini dilakukan dengan mensinergikan multi aktor dan peran stakeholder di daerah, sedangkan dari sisi regulasi, BKKBN Pusat akan mendorong Rancangan Peraturan Presiden terkait stunting, yang telah mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI,untuk segera di tandatangani, tambah dwi dalam paparannya. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu seperti seperti penyediaan pangan yang bergizi bagi ibu hamil dan balita, penyelenggaraan _Corporate Social Responsibility (CSR)_, menjadi sponsor dalam program intervensi sesuai dengan perusahaan, mengkampanyekan perubahan perilaku dalam pencegahan stunting, dan lain-lain. Prinsipnya cara melibatkan mitra kerja daerah disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing dengan peran BKKBN sebagai penyedia fasilitas kegiatan penanggulangan stunting", lanjut Dwi.

"Dengan slogan 1000 Kemitraan Untuk 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi pada dasarnya mendukung program tersebut dan segera mengambil langkah cepat dengan mengidentifikasikan mitra-mitra potensial di daerahnya. Lebih jauh lagi, ada daerah yang bahkan sudah memulai kegiatan bersama mitra. “Sumsel sudah memanfaatkan CSR untuk menyentuh Kampung KB dan pelayanan KB yang sulit dijangkau begitu pula dengan intervensi stunting”, terang Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Nopian Andusti.

"Meskipun antusiasme dukungan para Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi begitu kuat, untuk menjadi perhatian seluruh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bahwa tanggal 1 Juni 2021 merupakan batas waktu sudah ada aksi kegiatan bersama mitra kerja sudah dirasakan oleh anak-anak stunting sehingga perlu dibuat rencana waktu apa saja yang akan dilakukan agar per 1 Juni 2021 program ini sudah terdeliver sesuai sasarannya", lanjut Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Martin Suanta. (DAS)

Jakarta, 09/04/2021
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

BKKBN