SURABAYA--Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyatakan siap mendukung upaya percepatan penurunan stunting yang merupakan program prioritas nasional dengan mengawal pelaksanaan pengukuran prevalensi melalui survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Pernyataan itu disampaikan Indrata saat menerima kunjungan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati didampingi Inspektur Wilayah I BKKBN M.V. Cinggih Widanarto di Pendopo Kabupaten Pacitan, Jumat (21/10).

“Kami beserta jajaran siap mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta mengawal pelaksanaan Survei Studi Status Gizi Indonesia di Kabupaten Pacitan. Melalui dukungan dari BKKBN juga semua pihak terkait, mudah-mudahan  SSGI di tahun 2022 bisa menghasilkan data yang akurat yang bermanfaat untuk menurunkan angka stunting di Pacitan,” kata Indrata.

Selain itu, guna mendukung operasional program Bangga Kencana, Indrata menyebut Pemerintah Kabupaten Pacitan menganggarkan kurang lebih 4 Milyar dana APBD yang dirupakan dalam bentuk honor Kader IMP sebesar 200 ribu dan Kader Sub PPKBD sebesar 150 ribu. 

Dalam pertemuan tersebut Kaper BKKBN Jatim, Erna mengutarakan bahwa BKKBN juga tengah melaksanakan pemutakhiran Pendataan Keluarga mulai 1 September hingga 31 Oktober 2022 mendatang. 

“Hasil Pemutakhiran data PK-21 pada  tahun 2022 ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, penanganan stunting maupun upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah,” terang Erna.

Disamping pendataan keluarga, Erna juga menitipkan kepada Bupati Indrata untuk mengawal pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang dilaksanakan September hingga Oktober ini, dengan menghimbau tenaga kesehatan khususnya bidan yang membantu pelaksanaan SSGI untuk melakukan pengukuran secara cermat sehingga hasil data yang diperoleh nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui gambaran perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) secara nasional, provinsi hingga kabupaten/ kota. 

Menurut SSGI 2021 Kabupaten Pacitan tercatat memiliki prevalensi balita stunting sebesar 22,7%, angka ini sudah lebih rendah dari angka prevalensi stunting di provinsi Jawa Timur yaitu 23,5%. Melalui dukungan pemerintah daerah, diharapkan dalam sisa waktu 2 tahun angka prevalensi stunting dapat terus diturunkan hingga mencapai 14% pada tahun 2024 sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan program Bangga Kencana di daerah, Erna menjelaskan BKKBN juga menyiapkan dukungan anggaran melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) yang diharapkan bisa diserap maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Sedangkan dari segi SDM, BKKBN akan memfasilitasi rekrutmen Penyuluh KB P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang alokasi gajinya berasal dari APBN untuk  diperbantukan di wilayah Pacitan. n

Penulis: DVI

Editor: AHS

Tanggal Rilis: 21 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.