JAYAPURA — Pencegahan stunting dari hulu menjadi strategi yang tepat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Papua tahun 2022 dengan tema “Penguatan Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua,” Selasa (18/10).

Dalam rakor tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si,  menyebutkan bahwa secara nasional, angka prevalensi stunting di Papua sebesar 29,5% dan masih berada di atas rata-rata nasional yakni 24,4% (SSGI 2021). 

 “Saya berharap agar seluruh anggota TPPS yang hadir bisa berdiskusi untuk melakukan percepatan penurunan stunting sesuai bagiannya masing-masing,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Papua telah membentuk dan mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Papua melalui Keputusan Gubenur Papua Nomor 188.4/140/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua. Rakor yang di hadiri Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN dr. Victor Palimbong ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Gubernur tersebut.

Dalam materinya, Victor mengatakan bahwa perlu adanya cara baru dari awal dalam memberikan informasi tentang pemenuhan gizi kepada calon ibu dan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada calon pengantin agar pencegahan stunting bisa dilakukan sedini mungkin.

“Kalau kita tidak memperbaiki pabriknya bagaimana mungkin produk itu bisa baik. Atas dasar pemikiran itu muncul suatu inovasi yang kita namakan strategi pencegahan stunting dari hulu. Nah elsimil ini adalah tools atau aplikasi untuk mengakomodir program percepatan penurunan stunting dan strategi percepatan penurunan stunting dari hulu,” jelas Victor

Sependapat dengan yang disampaikan Victor, dalam paparannya Perwakilan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Josefint Wandosa menyampaikan pentingnya peran ibu dalam pencegahan stunting dan stigma di masyarakat tentang seorang perempuan itu masih melekat pada perempuan.

“Sekarang yang harus kita jaga itu ibunya. Karena jika ingin sakiti satu keluarga, atau untuk buat anak stunting cukup sakiti 1 orang, yaitu ibunya” jelas Josefint Wandosa.

Dirinya juga menjelaskan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan dari pihak Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua beranjak dari dua hal yang dilakukan oleh Kementerian PPA dalam rangka pembangunan perempuan dan anak, yaitu memenuhi hak anak dan memberi perlindungan khusus. 

Harapannya, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Provinsi Papua bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya untuk saling berkoordinasi, bersinergi dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Papua. N

Penulis: TCK

Editor: AHS

Tanggal Rilis: Kamis, 20 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.