JAKARTA---Stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah karena dampaknya yang berkepanjangan sehingga diperlukan intervensi berkelanjutan dalam pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. 

Karena itu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Inspektur Jenderal Polisi dr. Asep Hendradiana, Sp.An., KIC., M.Kes saat membuka kegiatan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Polri, Senin (19/09/2022) yang dilakukan secara daring dan livestreaming YouTube. 

Menurut Irjen dr. Asep yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam menyelesaikan persoalan stunting dibutuhkan kerja sama dari semua pihak dan dari berbagai sektor pembangunan.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. dr. Asep Hendradiana mengatakan, stunting merupakan masalah yang dapat menimbulkan kerugian baik dari segi kesehatan maupun ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. 

“Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral kerjasama seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan stunting, Polri siap mendukung BKKBN agar dapat mencapai target penurunan angka stunting,” kata Irjen. Dr. Asep.

Menurut dia, Polri dengan fasilitas kesehatan yang ada, sangat mendukung program percepatan penurunan stunting. Sehingga Polri dapat lebih optimal untuk berperan aktif dalam program percepatan penurunan stunting.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K), mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kapolri serta seluruh jajarannya untuk dukungan guna mempercepat penurunan angka stunting. BKKBN tentu saja membutuhkan dukungannya untuk bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan guna mempercepat penurunan stunting di Indonesia. 

“Tahun 2045, memasuki Indonesia Emas dan harus menyiapkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju sehingga sehat menjadi syarat penting di samping harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kecerdasan, inovatif dan kreatif,” kata Dokter Hasto. 

Untuk mencegah lahirnya bayi stunting, diperlukan pemeriksaan kesehatan minimal 3 bulan sebelum menikah, agar dapat diketahui kondisi awal calon Ibu. Pemeriksaan kesehatannya antara lain HB, TB/BB, lingkar lengan atas, sehingga bisa memiliki anak yang sehat dan menjadi manusia unggul. 

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Umum Bhayangkari, Asisten Operasional Kapolri, Pimpinan Tinggi Madya BKKBN, Karokespol Pusdikes Polri, Kepala RS Bhayangkara Tingkat I Pusdikes Polri, Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Karo Ops Polda, Kasatkes FKPP Polri, Kabiddokkes, Kapolres, Karumkit Bhayangkara, dan Bhabinkamtibmas seluruh Indonesia. n (AND)

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.