BALIKPAPAN — Upaya percepatan penurunan stunting terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu program percepatan penurunan stunting yang mendapat dukungan itu adalah Bapak Asuh Anak Stunting.

Hal tersebut nampak saat Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dalam kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting dan Pengukuhan Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting dalam rangka Bakti Sosial TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu Tahun 2022 dan HUT ke-77 TNI yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (26/09/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana daerah VI/Mulawarman Rahma Tri Budi Utomo secara resmi dikukuhkan menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto.

Setelah mengukuhkan, Gubernur Isran Noor mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah berkotribusi nyata dan bersinergi dengan pemerintah terutama BKKBN yang berupaya melaksanakan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur.

Isran Noor berharap kegiatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur yang sehat, kuat dan sejahtera sekaligus meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat terhadap Program Bangga Kencana yang menjadi bagian dari perjuangan menyelamatkan bangsa dari ancaman stunting.

“Kita bersyukur, Angka Stunting di Kaltim sudah berkurang hingga 6 persen. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kaltim berada di bawah rata-rata Nasional. Target Tim Percepatan Penurunan Stunting  (TPPS) Kaltim saat ini agar mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 12,83% pada tahun 2024 nanti. Ini tentu menjadi perhatian serius dan diperlukan kerja keras secara bersama-sama untuk mencapai target tersebut,” kata Isran Noor.

Oleh karena itu dia mengimbau kepada seluruh pihak baik Pemerintah, TNI/Polri Walikota agar membentuk TPPS di tingkat Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, TPPS Kelurahan/ TPPS Desa sehingga aksi nyata penurunan stunting dapat berjalan terpadu dengan hasil yang maksimal.  

Untuk mencapai target tersebut, sambung Isran Noor, diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak, salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor sejak dari intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix.

“Kami juga mengharapkan TNI tampil terdepan untuk menjadi duta bapak asuh stunting untuk mengentaskan balita stunting dari keluarga yang kurang mampu. Saya juga berharap kepada jajaran TNI terutama Babinsa serta TPPS Desa yang ada disetiap pedesaan untuk terus aktif dalam mengkampanyekan program Bangga Kencana Kesehatan termasuk langkah-langkah penanganan stunting. Karena Babinsa dan TPPS Desa merupakan ujung tombak terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kita benar-benar mengoptimalkan perannya,” ujar Isran Noor.

Usai dikukuhkan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting Kalimantan Timur, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan bahwa stunting merupakan masalah bersama yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut perlu dilakukan demi terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan sebagai generasi penerus bangsa.

“Anak stunting biasanya meliliki perawakan yang pendek atau lebih dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan. Perbaikan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan pra hamil merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM tiga generasi ke depan karena kedaruratan dampak stunting terhadap kualitas SDM Indonesia,” kata Tri.

Menurut Tri, gelar Bapak Asuh Anak Stunting yang dikukuhkan kepada dirinya tentu memiliki tanggungjawab yang berat. Namun Tri optimis kolaborasi TNI dengan elemen masyarakat lain akan sangat berperan dalam menekan pertumbuhan jumlah anak stunting, terutama di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

“Kami akan membuka ruang dan peluang kepada semua pihak untuk selalu berkomunikasi tentang hal-hal yang terkait penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun komitmen untuk bekerja melalui aksi nyata dimana setiap masyarakat harus berperan aktif untuk ikut berkontribusi memberikan bantuan terhadap para penderita stunting,” ungkapnya.

Tri menambahakan, untuk memperingati HUT ke-77 TNI pada pada 5 Oktober 2022 mendatang, pihaknya akan menggelar kegiatan pelayanan KB dalam rangka roadshow Ketua Umum Darma Pertiwi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan kemitraan antara BKKBN dengan TNI yang berlangsung pada 29-30 September 2022 dalam program TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu 2022 dan meningkatkan capaian kesertaan Keluarga Berencana.

Di sisi lain, Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) memberi apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo. Hasto tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut.

 “Terima kasih kepada Bapak Gubernur (Kalimantan Timur) dan Bapak Pangdam (VI Mulawarman) yang telah mengukuhkan dan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Kami sangat apresiasi,” kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting harus melibatkan semua pihak. “Kerja bersama secara bergotong-royong untuk percepatan penurunan stunting,” ujar Hasto.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto mengatakan, BKKBN akan terus berkolaborasi dengan lintas sektor sesuai amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang upaya percepatan penurunan stunting nasional yang targetnya 14 persen pada 2024.

Sunarto menuturkan, kerjasama antara BKKBN dengan TNI telah terjalin lama dalam penguatan dan sinergitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang tentunya telah memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya peningkatan capaian keikutsertaan dalam KB.

“Kerjasama ini diwujudkan melalui kegiatan Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana yang melibatkan prajurit TNI khususnya Babinsa untuk bekerja maksimal mendorong program Bangga Kencana pelayanan kesehatan, gerakan dan kemitraan dengan penyuluh KB dan PLKB, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan informasi kelangsungan hidup, peningkatan partisipasi pria di lingkungan TNI dan masy dalam ber-KB,” kata Sunarto.

Sunarto menjelaskan, kegiatan yang berlangsung hari ini adalah salah satu upaya bersama dalam meningkatkan pemahaman program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Selain itu juga diadakan pelayanan KB gratis kepada masyarakat dan pemberian sembako kepada keluarga berisiko stunting. 

Pada Bakti Sosial TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu Tahun 2022 ini, kata Sunarto, Provinsi Kalimantan Timur mendapat target pusat sebesar 58.923 akseptor dimana sampai pada hari ini telah dilayani sebanyak 42.295 akseptor KB atau 71,78 persen. Sementara Kota Balikpapan sendiri telah terlayani sebanyak 7.268 atau sebesar 64,87 persen.

“Capaian yang sudah diraih ini adalah berkat kerja keras mitra-mitra yang ada di lini lapangan yang tidak ada henti-hentinya kerja untuk tetap menarik mencari calon-calon akseptor. Oleh karena itu kita tingkatkan upaya dan usaha bersama dalam menenuhi akseptor KB yang telah ditetapkan,” imbuhnya. n (FBA)

Tanggal Rilis: Senin 26 September 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.