KUPANG--- Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting mencapai 37,8 persen.

Karena itu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta seluruh bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota se-NTT untuk totalitas dalam percepatan penurunan stunting untuk membangun generas masa depan Indonesia. 

“Kita harus totalitas dan komitmen dalam membangun generasi masa depan. Terima kasih kepada semua pihak sehingga trend penurunan stunting di Provinsi NTT menunjukan hasil yang positif,” kata Viktor pada pertemuan bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi NTT di aula kantor Bupati Timor Tengah Selatan, Selasa (01/11/2022).

Berdasarkan data SSGI tahun 2021, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan daerah dengan prevalensi tertinggi di NTT yakni mencapai 48,3 persen.

Dalam rapat percepatan penurunan stunting se-NTT itu, Viktor mengatakan perlu dilakukan sensus atau pendataan bagi setiap anak yang mengalami stunting.

“Kita mempunyai data dan tahu masalahnya di mana. Pendataan dimulai dari nama anak, alamat dan data orang tua lengkap. Hal ini agar setiap dana yang telah dianggarkan tepat sasaran. Sensus ini juga langkah awal untuk intervensi dalam penanganan stunting, dengan mengetahui data stunting dari berat dan tinggi anak, maka dapat ditentukan langkah awal dalam program penanganan stunting,” kata Viktor.

Dalam rapat evaluasi stunting tersebut hadir seluruh bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-NTT, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan se-NTT.

Hadir juga Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT Marianus Mau Kuru, Kepala Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil NTT Ruth Laiskodat, Plt Kepala Balitbang NTT DR Alfonsus Theodorus, serta Staf Khusus Gubernur Bidang Kesehatan dr. Stefanus Bria Seran MPH.

Selanjut Viktor meminta para Bupati/Walikota se-NTT untuk serius terhadap penanganan stunting melalui program penanganan stunting bagi Balita dan Ibu Hamil.

Viktor Laiskodat juga menegaskan para bupati dan wakil bupati wajib memerintahkan para kepala desa dan lurah agar mengetahui seluruh ibu hamil yang ada di wilayahnya serta melakukan sensus bagi setiap anak yang mengalami stunting. 

Ia menambahkan bahwa Pemerintah menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024  berada di bawah 14 % bahkan diharapkan dapat mencapai single digit dengan memberi perhatian pada kabupaten yang masih tinggi angka stuntingnya. 

“Saat ini data stunting kita turun mencapai 17,7 persen, diharapkan tahun depan akan mencapai single digit jika kita memberikan perhatian khusus untuk mengintervensi tiga kabupaten yang memiliki angka stunting paling tinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan ( 28,3 persen), Kabupaten Timor Tengah Utara ( 24,3 persen) dan Kabupaten Sumba Barat Daya ( 24,3 persen) serta kabupaten lainnya dengan pola yang baik untuk menekan angka stunting untuk turun terus” kata dia.

Gubenur juga menegaskan agar memastikan alat ukur terstandard di semua posyandu serta memastikan setiap anak stunting ditangani secara langsung.

“Saya harap dalam rapat koordinasi stunting hari ini dapat merumuskan dan lebih menukik terhadap kerja-kerja kita yang lebih baik dengan cara memastikan semua anak stunting dapat ditangani langsung dan dapat didokumentasikan melalui video, juga mendata ibu hamil di desa termasuk lama usia kehamilan, serta memastikan anak stunting dapat ditimbang dan diukur menggunakan alat yang sesuai dengan standar. Semua kabupaten telah bekerja keras karena adanya grafik penurunan angka stunting sekitar 5-7 persen, namun diperlukan inovasi dan terobosan yang lebih agar kita dapat mencapai angka 10 persen di tahun 2023,” tegas Viktor Laiskodat.

Operasi Timbang Balita 

Dalam dialog antara Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati yang hadir, Bupati Timor Tengah Selatan Drs. Eusabius Binsasi, mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam penanganan stunting yaitu dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa stunting adalah masalah bersama dan semua elemen masyarakat.

“Upaya telah kami lakukan di Kabupaten TTS adalah mewajibkan Bupati, Wakil Bupati dan semua pimpinan OPD menjadi Bapak Angkat Anak Stunting di semua kecamatan dan kita bersama semua Kepala Desa bekerja sama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menurunkan angka stunting dan kedepannya kami akan berkolaborasi dengan para pimpinan agama dan BUMN, BUMD untuk turut terlibat dalam penanganan stunting dan melalui upaya ini diharapkan angka stunting di Kabupaten TTU akan turun menjadi 10 persen. Untuk pendataan Ibu hamil telah kami sampaikan kepada setiap kepala desa untuk dilakukan," Eusabius,

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan Hasil Operasi Timbang periode Agustus 2021 – Agustus 2022 dimana terdapat 2 kabupaten mengalami kenaikan prosentasi stunting yaitu Kabupaten Mangarai Barat dan Sumba Tengah. 

Untuk Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan balita stunting dari periode Agustus 2021 berjumlah 3.495 orang atau 15,1 persen dan tahun 2022 naik menjadi 3.675 orang atau naik menjadi 15,9 persen. Untuk Kabupaten Sumba Tengah jumlah balita stunting  dari periode Agustus tahun 2021 berjumlah 559 orang balita stunting atau 8,1 persen, mengalami kenaikan menjadi 659 orang balita stunting atau 8,7 persen. 

Berdasarkan evaluasi Hasil Operasi Timbang Bulan Agustus 2022, dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT terdapat 6 kabupaten dengan prosentase stunting lebih dari 20 persen, 11 kabupaten dengan presentase stunting lebih dari 10 persen dan 5 kabupaten dengan  presentasi stunting di bawah 10 persen. 

Kabupaten dengan stunting tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan ( 28,3 persen) dan kabupaten dengan stunting terendah adalah Kabupaten Nagekeo (8,4 persen),

Penulis: Indrastuti

Editor: AND

Tanggal Rilis: Kamis, 03 November 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.