Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta 01/09/2021 - "Beberapa tahun terakhir cakupan pelayanan KB di rumah sakit cenderung mengalami penurunan, terutama sejak dimulainya pelaksanaan JKN tahun 2014 dimana terdapat beberapa kendala, seperti adanya rujukan pelayanan secara berjenjang dan rujukan yang dilakukan harus berdasarkan indikasi medis serta adanya masalah pembiayaan pelayanan KB terutama pada KB pasca persalinan. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini, RS fokus untuk melakukan penanganan Covid-19, disamping masyarakat yang ke rumah sakit juga menurun”, terang Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo.

“Dari data BKKBN, pelayanan KB di rumah sakit tahun 2020 berjumlah 1.039.327 dari total jumlah pelayanan KB sejumlah 38.406.660, atau hanya sekitar 2,7%. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama dan dukungan mitra kerja, seperti organisasi profesi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan revitalisasi pelayanan KB di rumah sakit”, tambah dokter Hasto pada saat membuka kegiatan Pertemuan Advokasi Revitalisasi Pelayanan KB Rumah Sakit yang diselenggarakan tanggal 1-8 September 2021 secara virtual yang terbagi atas 5 (lima) daerah regional. Pertemuan ini melibatkan peserta yang terdiri dari Direktorat/Biro BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Dinas Kependudukan dan KB Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes, Direktorat Mutu dan Akreditasi Kemenkes, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes serta para mitra kerja dari PB dan PC POGI, PP IBI, PERSI, ARSADA, ARSSI, dan ARVI.

Menanggapi hal tersebut, United Nation Population Fund (UNFPA) Representative in Indonesia Anjali Sen mengatakan, “Ketersediaan dan aksesibilitas kontrasepsi di RS merupakan hal yang esensial, terutama untuk perempuan yang mengalami komplikasi dan membutuhkan untuk menunda kehamilan selanjutnya. Untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas, perlu memperhatikan berbagai aspek termasuk ketersediaan sumberdaya manusia, kesehatan, struktur organisasi, menawarkan berbagai metode kontrasepsi modern, peralatan medis, serta aspek finansial, semua komponen ini perlu dipersiapkan”, kata Anjali.

"Pada masa pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi saat ini, RS dan fasilitas kesehatan melaporkan kelebihan kapasitas. Namun, kita tidak boleh gagal dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan reproduksi, termasuk kontrasepsi”, imbuh Anjali.

“Kita masih harus berusaha keras untuk memberikan suatu advokasi, dorongan kesadaran kepada masyarakat luas dalam rangka menciptakan keluarga yang berkualitas, keluarga tentu mendukung terciptanya generasi-generasi yang unggul, generasi yang bebas dari stunting, generasi yang bebas dari penyakit, dan juga generasi yang bebas dari kebodohan”, ucap dokter Hasto.

“Sebetulnya kalau kita menyadari semua ibu-ibu yang melahirkan apabila ditanya apakah akan melahirkan lagi atau hamil lagi dalam tahun pertama atau bahkan tahun ke 2 saya yakin jawabannya belum atau tidak. Tetapi, mereka yang melakukan kontrasepsi pasca persalinan masih sangat sedikit. Banyak diantara mereka yang kemudian terlena dan kemudian akhirnya hamil lagi diluar yang direncanakan dan kemudian bayi mereka pun punya jarak atau bird to bird pragnancy yang terlalu dekat”, tambahnya.

“Itulah salah satu penyebab terjadinya stunting, karena stunting juga berkorelasi dengan jarak kehamilan maupun jarak melahirkan. Bahkan autism juga sangat berkorelasi dengan spacing jarak kehamilan dan jarak kelahiran. Oleh karena itu, maka bukan suatu yang berlebihan seandainya kita ingin menawarkan, mengajak, memberikan konsultasi kepada ibu-ibu yang baru saja melahirkan di fasilitas-fasilitas kesehatan termasuk di RS. BKKBN telah memberikan sarana dalam bentuk sarana alat kontrasepsi yang diberikan secara gratis kepada mereka yang membutuhkan. BKKBN membuat program-program baksos untuk masyarakat kurang mampu dan memberikan layanan kontrasepsi secara gratis”, terang dokter Hasto. (Humas/TWD)

Jakarta, 01/09/2021
Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional