SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan inovasi mengenai percepatan penurunan stunting dengan membuat kegiatan Diseminasi Hasil Kajian dan Policy Brief bersama sejumlah Perguruan Tinggi yang digelar di Hotel Grand Candi, Selasa (25/10/2022).

Kegiatan ini digelar untuk mengejar target penurunan prevalensi stunting 14% pada 2024 mendatang. Adapun sejumlah Perguruan Tinggi yang ikut andil dalam kegiatan ini antara lain Universitas Diponegoro dan Universitas Alma Ata.

Kegiatan ini dihadiri Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Satgas Stunting Provinsi Jawa Tengah serta Kepala OPD KB Se-Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg. Widwiono, M.Kes dalam sambutannya mengatakan, upaya percepatan penurunan stunting memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konsep Pentahelix, Perguruan Tinggi adalah salah satu pihak yang berperan penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan evidence-based dengan pendekatan kewilayahan.

“Bangga Kencana ini harus dimulai sejak dini salah satunya dengan menyusun suatu kajian komprehensif berdasarkan data yang valid, kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan atau Policy Brief untuk memberikan masukan kepada stakeholder berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting.” Kata Widwiono.

Widwiono menjelaskan, prevalensi stunting di Jawa Tengah saat ini masih 20,9% atau lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional. Jawa Tengah sendiri menduduki peringkat ketujuh provinsi dengan prevalensi stunting terendah, namun nilai ini masih jauh dari target pemerintah yaitu 14% pada tahun 2024.

Dia menambahkan, Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Diponegoro pada akhir September 2022 dengan menyelesaikan dua Policy Brief dari dua pendekatan yakni pendekatan medis dan pemberdayaan masyarakat.

“Sebagai aksi nyata penurunan stunting, dengan adanya inisiasi dari Universitas Alma Ata sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, melalui kegiatan Kick Off Kolaborasi Pendampingan Percepatan Penurunan Stunting oleh 18 Perguruan Tinggi di 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui Gong Ceting atau Gotong Royong Program Stunting. Program Matching Fund Diktiristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 pada 9 Oktober 2022 di Balkondes Borobudur, Magelang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia Prof. Dr. IR. Hardinsyah, M.S. yang turut hadir dalam kegiatan itu menekankan mengenai perbedaan stunted dan stunting. Dia menyebut dengan mencegah stunting akan mencegah penyakit lain. 

“Pendampingan Perguruan Tinggi dapat dioptimalkan terutama pada ibu hamil dan Balita untuk meningkatkan pemahaman ragam pangan dan prinsip empat sehat lima sempurna serta kuantitas dan jumlah yang harus dikonsumsi,” ucapnya.

Di lain pihak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD, FINASIM menyampaikan bahwa berdasarkan Diagnostic reading stunting Kota Semarang Tahun 2022 ada 1.448 Balita dengan prevalensi 1,68% yang didominasi oleh orang-orang dengan kemampuan finansial di bawah rata-rata.

“Pada survey singkat, peran kader dalam penguatan upaya preventif layanan kesehatan ibu di Kota Semarang memperlihatkan perlunya transfer knowledge dengan harapan kader memiliki literasi yang lebih baik untuk diteruskan kepada masyarakat. Hasil pengetahuan Kader Kesehatan Remaja (KRR) tentang masalah gizi, pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja sangat bagus, tetapi pemahaman empat pilar gizi seimbang dan obesitas masih kurang,” ungkapnya.

Rencana tindak lanjutnya, kata dia, Puskesmas akan melakukan refreshing pada KKR di sekolah, membina KKR melalui UKS dan sosialisasi aksi bergizi ke sekolah.

Abdul Hakam juga menyampaikan bahwa kader harus diberi pemahaman dan pembekalan agar menjadi corong bagi ibu hamil dan ibu dengan bayi yang berisiko ke arah stunting, termasuk bayi prematur. 

“Peningkatan peran kelurahan untuk mengkoordinasi bantuan dan langsung diserahkan LPMK/LPMD. Kemudian Pemberian Makanan Tambahan diberikan kepada ibu hamil dan balita,“ ujarnya.

Narasumber lain yang hadir yakni dr. Julian Dewantiningrum, Sp.Og. dari RS Dr. Kariadi Semarang juga menyampaikan  strategi intervensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan pemeriksaan pada awal kehamilan di trimester pertama yang melibatkan dokter untuk melakukan deteksi dini kelainan medis pada ibu hamil melalui pemeriksaan secara menyeluruh.

“Konsekuensi dari pernikahan dini, akibatnya tidak hanya dari stunting saja, tetapi juga terjadinya eklamsia pendarahan postpartum, sepsis, infeksi HIV, persalinan macet dan lain-lain,” ungkap Dokter Julian.

Dokter Julian menjelaskan, dalam buku kesehatan ibu dan anak belum ada skrining mengenai risiko prematur, perlu dilakukan asuhan prenatal sebagai identifikasi kehamilan berisiko, juga intervensi untuk mencegah atau mengobati komplikasi yang timbul, memberikan edukasi dan promosi kesehatan jangka panjang bagi ibu dan keluarga. 

“Konseling gizi dari kader pengaruhnya sangat kuat bagi ibu menyusui, karena kebutuhan nutrisi lebih banyak pada masa menyusui daripada masa kehamilan dimana saat ini keragaman pangan lokal telah digalakkan kembali untuk menggantikan biskuit,” jelasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Farid Agushybana, SKM, DEA, Ph.D., menekankan lima poin rekomendasi percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah.

Pertama melakukan pemberdayaan masyarakat terutama mengadakan pelatihan untuk kader dan ibu balita, kedua melakukan upaya pencegahan gizi buruk selama pra-kehamilan, kehamilan, dan menyusui, ketiga mengadakan program calon pengantin tiga bulan sebelum menikah, keempat membentuk tim dari desa sebagai tim pendamping keluarga dalam pendataan calon pengantin dan yang terakhir melakukan perbaikan data.

“Policy Brief pemberdayaan masyarakat dan percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan keputusan yang cepat dan praktis, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan,” ujarnya. n

Penulis: BYP

Editor: FBA

Tanggal Rilis: Selasa, 25 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.