BKKBN

Kepala BKKBN Akan Resmikan Pusat Penanggulanan Gizi Terpadu Bantaeng

23 February 2021 | Siaran Pers|

suhu

Jakarta - Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menerima kunjungan Bupati Bantaeng Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si, di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Selasa (23/02/2021). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si. Inspektur Utama, Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev dan Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, Wahidah P,S.Sos,M.Si. Kepala Dinas PPKB Bantaeng, Drs. Abdi Sam,Msi, Direktur RS Anwar Makkatutu, dr. Shultan dan Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng, dr. Ikhsan.

Bupati Bantaeng Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si menyampaikan, “Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala yang sudah meluangkan waktu, sekaligus juga melaporkan bahwa kami bersama Kementerian Kesehatan telah membangun UPT Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu yang mengintegrasikan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diharapkan bisa mengintervensi persoalan-persoalan seperti gizi dan stunting, didalamnya nanti termasuk juga akan dilengkapi data-data. Dan menurut kami ini sejalan dengan apa yang telah di instruksikan oleh Presiden terkait dengan penanganan stunting.”

“Kami sampaikan terkait angka prevalensi stunting Bantaeng di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan memang termasuk rendah di angka 21 persen. Kami harap Bapak Kepala berkenan hadir di Kabupaten Bantaeng memberikan masukan, motivasi dan semangat pada teman-teman di Bantaeng serta meresmikan UPT Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu yang direncanakan pada tanggal 1 Maret 2021 sekaligus juga memperingati Hari Gizi Nasional,” tambah Ilham Azikin.

Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan, “Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati bisa meluangkan waktu untuk hadir di BKKBN, Saya tahu bahwa terkait penanganan gizi di Bantaeng cukup bagus. Terkait adanya rencana peresmian UPT Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu saya akan berusaha datang karena hal ini sejalan dengan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait pencegahan stunting dan diharapkan ini menjadi percontohan bagi Kabupaten, Kota dan Provinsi lain.”

“Kita ingin mendampingi keluarga yang memiliki risiko tinggi stunting, Ibu hamil, kalau bisa semua Ibu hamil yang ada di Bantaeng bisa terkontrol semua. Untuk yang baru melahirkan pemasangan kontrasepsi digratiskan kemudian anggaran misalnya untuk kontrasepsi steril (MOW dan MOP) anggarannya juga sudah disiapkan dan tahun ini sudah naik,” tambah Dokter Hasto.

Bupati Bantaeng Dr. H. Ilham Syah Azikin, M.Si menegaskan, “Persoalan Gizi dan Stunting ini tidak bisa kalau hanya ditangani oleh KB dan Kesehatan. Harus di keroyok oleh seluruh lintas sektor yang lain, seperti di Bantaeng kami libatkan juga Dinas Pekerjaan Umum juga Perumahan, UPT ini seperti pelayanan satu pintu terkait Gizi. Kami juga tahun lalu masuk nominasi penghargaan dari Kemenpan terkait Inovasi Satu Kesehatan Ibu dan Anak (SASKIA), yaitu setiap rumah yang memiliki Ibu Hamil dan Balita di pasang bendera.”

“Ini menjadi penanda yang memudahkan bagi petugas kesehatan dan aparat Desa dan Kelurahan untuk bisa kemudian memantau kesehatan Ibu hamil dan balita, ternyata dengan adanya bendera SASKIA ini juga mampu memunculkan kepedulian sosial dikalangan masyarakat, misalnya ada pedagang telur yang awalnya hanya lewat saja setelah tahu ada Ibu hamil dan Balita kemudian jadi menyumbang telur pada keluarga tersebut,” tambah Ilham Azikin.

Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengharapkan, “Kami menitipkan pesan agar 3 bulan sebelum menikah calon istri bisa dicek terlebih dahulu kesehatannya agar bisa mengetahui seperti apa status gizinya dan juga jangan sampai ada anemia. Kalau kurang baik kami tidak melarang menikah tapi menyarankan untuk menunda kehamilan dulu. Kami sudah menyiapkan aplikasinya untuk melaporkan status kesehatan tersebut. Hal ini bisa diselaraskan dengan program yang ada di Bantaeng tersebut dan saya kira Bantaeng bisa dijadikan tempat ujicoba pertama aplikasi ini,” pungkas Dokter Hasto.(Humas/TSR).

Jakarta, 23 Februari 2021

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKKBN