Jakarta – “Target penurunan angka stunting dalam 4 tahun adalah 14 persen dari angka 27,6 persen saat ini. Ini merupakan tugas yang ekspektatif dan dari sisi angka memang ambisius, ini hal yang cukup menantang banyak negara memerlukan waktu 10 sampai 30 tahun untuk menurunkan stunting, sehingga memerlukan gerak cepat, kerja cepat, fokus dan sinergi dengan Kementerian Lembaga terkait ini menjadi hal penting.” ungkap Kepala BKKBN Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat bertemu dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, (01/02/2021).

“Setiap tahun bayi yang lahir di Indonesia sekitar 5 juta tetapi yang stunting mencapai 1,2 juta. Waktu 4 tahun kedepan ini kita tidak hanya terpaku pada bayi yang sudah terlahir stunting. Tapi juga lebih banyak fokus pada mereka yang baru akan menikah, merencanakan kehamilan dan seterusnya, sehingga kita harus mampu mengawal mereka, calon Ibu kami harapkan menyiapkan kondisi yang bagus jangan sampai seperti kurang gizi, anemia, kemudian juga memperhatikan jarak antar melahirkan atau spacing minimal 3 tahun,” tambah Dokter Hasto.

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyampaikan, “Presiden sudah menugaskan pada Pak Hasto sebagai Kepala BKKBN untuk melakukan percepatan penanggulangan stunting. Sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Desa menjadi sangat penting karena menurut data, penyumbang stunting terbesar berasal dari desa sementara dikota lebih kecil. Ini adalah misi mulia kita untuk menumbuhkan generasi yang cerdas untuk Indonesia maju. Kalau bisa menurunkan angka stunting kita memberikan sumbangsih bagi kehidupan bangsa dan negara ke depan.”

“Kementerian Desa telah mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Desa yang menyebutkan bahwa alokasi dana desa dapat digunakan sebagai dana pencegahan stunting, tahun 2021 dan 2022 kita harus mengingatkan kembali bahwa anggaran untuk pencegahan stunting harus ada di tiap desa. Saat ini masih ada 62 Kabupaten yang masih masuk kategori daerah tertinggal ini bisa menjadi sasaran utama pencegahan stunting. Kami punya program Desa Peduli Kesehatan dan Desa Peduli Keluarga ini bisa sinergi dengan Program Kampung KB,” jelas Budi Arie Setiadi.

Kepala BKKBN Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan, “Saya mengharapkan di setiap satu Desa minimal harus ada satu Bidan, kemudian Polindes yang ada di desa-desa harus bisa diaktifkan lagi. Antara Bidan, PKK, Penyuluh KB dan Pendamping Desa harus bersama-sama bekerja dalam satu tim untuk percepatan pencegahan stunting. Percepatan pencegahan stunting disamping mengejar target 14 persen namun juga sebagai upaya kita bersama mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Dokter Hasto.

Hadir mendampingi Kepala BKKBN, Deputi Bid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, M. Yani; Direktur Bina Ketahanan Remaja, dr.Victor Palimbong; Direktur Analisis Dampak Kependudukan, Hitima Wardhani; Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriprahastuti serta dr. Rio. Sementara turut hadir dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Bito Wikantoso; Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan, Bonivasius Praseta Ichtiarto. (Humas/TSR).

Jakarta 1 Februari 2021

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional