Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta/15/02/2021 – Kepala BKKBN DR. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melakukan kunjungan audiensi dengan Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA terkait Sinergi Kebijakan dan Program Penurunan Stunting di Cianjur dan Bogor. Saat ini tercatat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mengklaim pihaknya tangani maksimal persoalan stunting dan gizi buruk. Tahun 2019 lalu, angka stunting sudah ada di 0,0017 persen dengan sasaran 577.656 balita usia 0 – 59 bulan. Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur saat ini sedang fokus di 33 desa yang masuk dalam prioritas penanganan kasus stunting, data dari Riskesdas (riset kesehatan dasar) serta SSGB (studi status gizi balita) tahun 2018, angkanya jauh menurun. Pada Riskesdas 2017 angkanya di kisaran 30%, sekarang menjadi 26%.

Dokter Hasto juga menerangkan, “Setiap tahun bayi yang lahir di Indonesia sekitar 5 juta tetapi yang stunting mencapai 1,2 juta. Waktu 4 tahun kedepan ini kita tidak hanya terpaku pada bayi yang sudah terlahir stunting. Tapi juga lebih banyak fokus pada mereka yang baru akan menikah, merencanakan kehamilan dan seterusnya, sehingga kita harus mampu mengawal mereka, calon Ibu kami harapkan menyiapkan kondisi yang bagus jangan sampai seperti kurang gizi, anemia, kemudian juga memperhatikan jarak antar melahirkan atau spacing minimal 3 tahun”.

“Peran bidan di desa sangat penting sebagai ujung tombak dari pendampingan kepada ibu hamil. Jumlah perempuan hamil setiap tahun di Indonesia sebanyak 5 juta orang, jumlah bidan yang terdaftar di Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencapai 450.000. Artinya, jika dihitung secara linear, maka jumlah bidan untuk mendampingi ibu hamil seperti memberi pengetahuan mengenai kehamilan yang sehat, sebenarnya sudah memadai”, ungkap dokter Hasto.

Sjarifuddin menegaskan, pihaknya sangat mendukung BKKBN dalam upaya percepatan pencegahan stunting apalagi di daerah Bogor dan Cianjur, daerah tersebut yang merupakan wilayahnya Daerah Pemilihan Jawa Barat III. Upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka stunting harus dilakukan dengan konsisten dan terukur, karena stunting berpotensi menurunkan SDM nasional, ungkap Sjarifuddin pada acara kunjungan Kepala BKKBN di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara III, Jakarta. (Humas/TWD).

Jakarta, 15 Februari 2021

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional