Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta/10/05/2022 - Kepala BKKBN DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp OG (K) melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN yaitu Bapak Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN bertempat di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur/10/05/2022. "Saya ucapkan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang baru saja dilantik, Saudara mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam struktur organisasi pemerintah, dalam merumuskan, mengembangkan serta mengoperasionalkan kebijakan dan program BKKBN", ucap Dokter Hasto pada sambutannya.

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada hari ini, telah melalui mekanisme Seleksi Terbuka yang dilaksanakan sejak bulan November 2021 untuk mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang lowong di BKKBN. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi menjadi hal penting untuk segera dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kepemerintahan dapat berjalan dengan baik. Seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif tentunya dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, BKKBN mengemban amanah program-program yang baru yang tidak hanya dalam hal pengendalian kependudukan namun demikian visi BKKBN tetap tidak berubah yaitu menjaga mengendalikan pertumbuhan penduduk seimbang kemudian menciptakan dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pada kesempatan kali ini deputi yang terkait dengan pengendalian penduduk memang mengambil satu bagian besar dari visi itu sendiri meskipun tentu akan didukung oleh kedeputian-kedeputian yang lain.  Dalam hal ini, kedeputian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan juga kedeputian yang berkaitan dengan Advokasi, Komunikasi dan Informasi (ADPIN) berperan penting dalam menciptakan target-target yang sudah ditetapkan oleh Kedeputian Pengendalian Penduduk (DALDUK). 

Dokter Hasto mengungkapkan, "Kita harus mempunyai pemikiran baru karena kita masuk dalam era transisi demografi yang paling tidak masuk ditahap kedua. Dimana tahap pertama terjadi penurunan secara signifikan sukses luar biasa dalam waktu kurang dari 30 tahun bisa menurunkan TFR dari 5,6 menjadi 2,6 dari tahun 1970-an sampai tahun 1998. Setelah itu mengalami tahap berikutnya era reformasi terjadi stagnan dari tahun 2000 sampai tahun 2012. Tahun 2012 mulai mengalami penurunan sedikit demi sedikit sehingga sampai hari ini angka menjadi 2,2 turun 0,4 dalam waktu 20 tahun. Kita bisa menjadi negara terbesar 4 dunia di tahun Indonesia emas nanti yang diandalkan karena kita punya senjata bonus demografi, jumlah angkatan kerja yang melimpah, ruang lingkup geografis yang masih untuk melakukan kompleksitas ekonomi sehingga kita menjadi negara superpower tanpa tergantung SDM dari negara lain", ungkap dokter Hasto

"Kita harus mampu mewujudkan blueprint untuk pembangunan kependudukan tentu untuk rencana pembangunan jangka panjang pada tahapan-tahapan berikutnya sampai menuju Indonesia emas. Kita tidak main-main dengan jumlah penduduk, keluarga miskin, anak banyak, kenakalan remaja, anak jalanan. Hari ini penghuni rutan 60% lebih adalah karena NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)", tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, dokter Hasto mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perkenan dari Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya yang telah memberikan izin serta dukungan kepada Bapak Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng pada saat mengikuti pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Madya di Lingkungan BKKBN dan sampai ditetapkan dan dilantik sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk. "Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik, segera jalankan tugas dengan baik dan mengambil langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas yang baru", tutup dokter Hasto. (Humas/TWD)

Jakarta, 10/05/2022
Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional