Jakarta - “Para Pejabat Tinggi Pratama harus mampu mencerna, mengolah dan merealisasikan kebijakan serta memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sama, ke arah yang sudah ditentukan. Saudara harus memastikan semua terget kinerja yang sudah ditetapkan pada level output mendukung tercapainya kinerja pada level outcome dan juga target perjanjian kinerja yang sudah disusun bersama.” Ungkap Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Auditorium Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Kamis (25/02/2021).

Kepala BKKBN melantik Empat orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKKBN yakni: Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional KKB; dr. Irma Ardiana, MAPS sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS; Martin Suanta, SE, M.Si Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB; dan Drg. Widwiono, M.Kes Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Utama Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si; Inspektur Utama Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan BKKBN.

“Penempatan Saudara adalah bentuk kepercayaan instansi atas kemampuan dan potensi yang Saudara miliki serta memperhatikan pola karier pegawai ASN di BKKBN. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, promosi, rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Oleh karenanya, saya berharap pejabat yang dilantik hari ini agar dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati.”

Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menegaskan, “Dulu energi kita 70 persen digunakan untuk mengurusi tentang kuantitas sudah selayaknya sekarang energi kita gunakan 50 persen untuk kuantitas dan 50 persen untuk kualitas penduduk. Karena itu tentunya kita butuh kajian mendalam terkait indikator yang akan dijadikan evaluasi kinerja kita dan saya harap ini harus dilakukan dalam waktu cepat.”

“Kemudian didaerah juga membutuhkan penanganan yang lebih serius karena menggerakan komponen ditingkat grassroots itu tidak mudah. Melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kita harus bisa mengajak pemerintah daerah untuk bisa membangun dengan berbasis penduduk dan berorientasi pada kualitas. Maka saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi harus intens berkomunikasi dengan Kabupaten.” (Humas/TSR).

Jakarta 25 Februari 2021

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional