Kepala Perwakilan JHCCP Indonesia, Fitri Putjuk menjelaskan, “Program Pilihanku akan berakhir pada bulan Juni ini meskipun demikian kerjasama tentunya tidak akan berakhir. Semua aplikasi dan sistem yang telah dibangun ini akan masuk dalam sistem BKKBN dan semua aplikasi akan terbuka sehingga bisa dimanfaatkan secara umum tentunya dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Fitri Putjuk.

Lebih lanjut menurut Fitri Putjuk, Pilihanku sudah banyak menghasilkan banyak produk, seperti Skata yaitu website berisi berbagai informasi mengenai KBKR, alat bantu penyuluhan KB baik digital maupun manual dan alat bantu konseling KB (SKB KB/Strategi Konseling Berimbang KB) yang bisa digunakan oleh Penyuluh KB, aplikasi Sirika yang memonitor kondisi alat kontrasepsi. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi peningkatan program KB dan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama terkait program Pilihanku Ketua Umum PP IBI, Emi Nurjasmi mengharapkan, “Program Pilihanku memang berakhir di bulan Juni ini, namun bukan berarti semua produk selesai kita berharap tetap bisa menggunakan produk yang bagus ini khususnya untuk optimalisasi tugas bidan tentunya dengan selalu mematuhi aturan, kualitas dan standar yang ada,” harap Emi Nurjasmi.

Emi nurjasmi juga menyampaikan ucapkan terimakasih atas upaya yang telah banyak diberikan oleh BKKBN dalam rangka meningkatkan kapasitas bidan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan juga pada JHCCP yang telah mengembangkan dan memberikan banyak alat bantu, instrumen yang sangat berguna bagi bidan dalam pelayanan keluarga berencana.

Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menambahkan selain telah membangun sistem seperti dengan adanya sistem rantai pasok yang baik dengan SIRIKA yang didukung JHCCP BKKBN juga membuat kebijakan dengan harapan bisa mudah diakses masyarakat dan tentunya cepat.Pendistribusian alat kontrasepsi yang semula hanya ke faskes besar saja namun dikembangkan ke semua faskes bahkan ke bidan praktek swasta yang penting mereka sudah terdaftar di BKKBN, Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah KB (OPD-KB) dengan harapan pendistribusian alat kontrasepsi bisa lebih cepat sampai ke akseptor.

“Saat ini juga menurut anggaran penggerakan dan pelayanan sudah diberikan langsung pada OPD-KB dalam bentuk DAK dan BOKB (Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional KB). Yang penting administrasi dan akuntabilitasnya dijaga dengan baik,” tambah Dokter Hasto.

Mengakhiri sambutannya Kepala BKKBN mengharapkan, “Kami berharap kedepan JHCCP tetap bisa bekerjasama dengan BKKBN dan program yang telah dilakukan dan dikembangkan akan terus dilanjutkan oleh BKKBN tentunya dengan ada pendampingan dan transfer pengetahuan dari JHCCP,” pungkas Dokter Hasto.(Humas/TSR/A).

Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional