Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (20/06/2022) – Kepala BKKBN Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menerima audiensi Bupati Sijunjung, Sumatera Barat Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si di Ruang VIP kantor BKKBN Pusat Senin ini. Agenda audiensi tersebut terkait dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Diakui Benny memang Kabupaten Sijunjung telah memiliki angka Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) atau Angka pemakaian kontrasepsi modern yang tinggi yaitu 63%, namun masih memerlukan alat laparoskopi untuk menunjang pelayanan KB di Kabupaten tersebut.

“Sesuai dengan SK, RSUD Siunjung itu masuk ke dalam Rumah Sakit rujukan pelayanan KB kita. Kita punya alat laparoskopi tapi sudah tidak bisa difungsikan lagi. Di Sumatera Barat cuma RSUD Sijunjung yang sebagai RS rujukan. Mohon perhatian agar bisa digunakan lagi,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut Dokter Hasto berharap bahwa Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat bersurat langsung kepada Bappenas terkait permohonan tersebut dan memberikan tembusan kepada Kepala BKKBN untuk dibantu menghubungkan kepada Bappenas pada anggaran DAK tahun berikutnya. Selain itu Dokter Hasto juga berharap bahwa bidan yang masuk dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Sijunjung yang berasal dari Non PNS walaupun tidak digaji namun bisa dilibatkan untuk pemasangan alat kontrasepsi implan (KB susuk) agar tetap mendapatkan upah pemasanganya. Jumlah TPK di Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 195 tim dan 66 ribu Kepala Keluarga.

“Kader yang Tim Pendamping Keluarga itu memang kita nggak bisa gaji tetapi kalau ada kegiatan yang menghasilkan, ada uangnya kita kasihkan ke dia. Misalkan mendata kan ada uangnya walaupun kecil-kecil tapi kan dia jadi tetap semangat. Bidan yang jadi TPK itu kalau ada pelayanan susuk ya dia yang nanti uangnya kan ada sambil menyerap BOKB TPK diutamakan dulu. Makanya saya bilang yang menjadi TPK itu non PNS saja,” terang Dokter Hasto.

Selain alat Laparoskopi, Bupati Sijunjung dan jajarannya berharap BKKBN bisa membantu untuk pengadaan mobil antar jemput akseptor KB karena pengadaan terakhir adalah pada tahun 2014. BKKBN memberikan solusi untuk Kabupaten Sijunjung mengusulkan kembali mobil antar jemput tersebut untuk anggaran DAK di tahun 2023. Sementara itu Dokter Hasto berharap para TPK yang non PNS di Kabupaten Sijunjung bisa mengikuti tes PPPK yang diadakan mulai tahun ini hingga 3 tahun mendatang yang diadakan oleh BKKBN dengan penempatan tetap di daerah masing-masing.

“Khusus untuk (PPPK) BKKBN ini kan gajinya dibayarkan BKKBN sehingga tidak menjadi beban daerah. Ini kan meringankan daerah,” tutupnya. (HUMAS/RFS)

Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional