Jakarta - "Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap pelayanan publik dan juga transformasi digital untuk menggantikan cara-cara kerja yang konvensional dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien." Ungkap Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo dalam acara Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 secara daring, Selasa (07/09).

Dokter Hasto menyampaikan pada Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) beberapa inovasi yang telah dilakukan seperti Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang didukung dengan adanya pendataan keluarga (PK21) dimana data akan lebih akurat _by name by address_ ; Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA). Melalui sistem ini, publik dapat melihat ketersediaan alokon secara real time yang ada di Faskes di seluruh wilayah Indonesia.

"BKKBN juga telah memiliki sertifikat SNI ISO 37001:2016 sebagai implementasi pembangunan budaya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kemudian untuk Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), BKKBN dinyatakan sebagai lembaga pengelola sistem merit dengan kategori sangat baik, peringkat kedua nasional," tambah Dokter Hasto.

Dokter Hasto juga menyampaikan terkait tugas baru BKKBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana. Selain itu juga memimpin vaksinasi covid 19 untuk Ibu hamil, menyusui dan anak.

Evaluasi SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kemen PANRB dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sudah di implementasikan dan juga untuk mendorong peningkatan kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Akhmad Hasmy menjelaskan, "Evaluasi merupakan momentum untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas," jelas Hasmy.

Menurut Akhmad Hasmy, Kemen PANRB melalui evaluasi ini ingin memastikan bahwa perubahan tata kelola pemerintahan sudah harus lebih baik. Dirinya juga mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilakukan BKKBN meskipun di masa pandemi.

"Meskipun masih di masa pandemi namun ternyata tidak menghalangi BKKBN untuk terus memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga jumlah capaian akseptor KB tidak mengalami penurunan," tambah Hasmy.

Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo menjelaskan, "Tahun 2020 kita sukses menyelenggarakan 1 Juta Akseptor dan BKKBN mendapatkan rekor MURI kemudian Tahun 2021 pelaksanaan 1 Juta akseptor kembali sukses dilaksanakan. Dan ini terbukti meningkatkan kepesertaan KB yang pada awal tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemi," jelasnya.

BKKBN juga telah melantik 908 jabatan fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sesuai tugas, fungsi serta kedudukannya. Kemudian selain telah memiliki Fungsional Penyuluh KB, juga menginisiasi dengan menyusun jabatan fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan melalui Permenpan Nomor 81 tahun 2020.

Hadir dan memaparkan capaian RB _corporate_ dan tiap kedeputian di lingkungan BKKBN. Sekretaris Utama, Tavip Agus Rayanto; Inspektur Utama, Ari Dwikora Tono; Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Prof. Muhammad Rizal Martua Damanik; Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dwi Listyawardani; Plt. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan keluarga, Lalu Makhripudin; dan dari Kedeputian Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Eka Sulistia Ediningsih.(Humas/TSR).