Jakarta - Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menerima kunjungan Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim , di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Rabu (07/04/2021). Kepala BKKBN menyampaikan terimakasih atas silaturahmi dan kunjungan Bapak Walikota Tidore Kepulauan dengan mengharapkan dukungan terlaksananya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) di Tidore Kepulauan sekaligus juga menitipkan program pencegahan stunting.

Menurut data terakhir angka prevalensi stunting di Tidore Kepulauan berada di angka 6,7 persen dibawah angka prevalensi stunting nasional. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim mengungkapkan pencegahan stunting sudah menjadi visi dan misi kami untuk menurunkan angka stunting di Kota Tidore Kepulauan. Ungkap Capt. H. Ali Ibrahim yang pada bulan Februari 2021 baru saja dilantik menjadi Walikota untuk periode yang kedua.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Inspektur Utama BKKBN, Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev; Deputi Bid. Pengendalian Penduduk, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com; Plt. Deputi Bid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, Wahidah P,S.Sos,M.Si; Inspektur Wilayah I, Maria Vianney Chinggih Widanarto, S.E., M.Si dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Tidore, Abdul Rasid.

Kemudian Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim menyampaikan, “Saat ini jumlah Penyuluh KB dengan status PNS di Tidore berjumlah 9 orang dan 62 orang Penyuluh KB non PNS. Dengan jumlah 89 Desa dan Kelurahan, kami berharap dari 62 orang Penyuluh non PNS bisa dinaikan statusnya menjadi PNS atau PPPK, kehadiran kami sekaligus juga menyampaikan usulan perubahan status penyuluh tersebut,” jelas Ali Ibrahim.

Menjawab hal tersebut Kepala BKKBN menyampaikan harapannya apabila nanti dari 62 orang tersebut bisa alih status jadi PPPK, dari Pemerintah Kota Tidore bisa menambah jumlah Penyuluh lagi yang non PNS sehingga jumlahnya bisa lebih banyak untuk mendukung program di desa-desa.

Terkait dengan pelaksanaan program Bangga Kencana di daerah, Kepala BKKBN menyampaikan, “Semua alat kontrasepsi gratis untuk masyarakat kemudian juga saat ini sudah ada dukungan dana untuk pemasangan kontrasepsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang sekaligus juga didalamnya untuk menggerakan akseptor KB, anggarannya juga saat ini langsung diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Saya berharap anggaran tersebut bisa terserap dengan baik.” (Humas/TSR).

Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional