Jakarta - “Di tahun 2020 kita bekerja dengan tantangan yang berat seperti adanya pandemi yang masih berjalan sampai sekarang, namun saya ucapkan terimakasih pada seluruh jajaran BKKBN karena capaian realisasi anggaran dan program BKKBN di tahun 2020 cukup menggembirakan mencapai 96% (tanpa anggaran belanja pegawai, sementara total realisasi anggaran mencapai 90,79%). Tahun 2020 BKKBN juga telah melaksanakan beberapa perubahan salah satunya adalah Rebranding BKKBN yang merupakan salah satu quickwins BKKBN.” Ungkap Kepala BKKBN Dr (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama di Auditorium Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Rabu (20/01/2021).

Dalam kesempatan tersebut Kepala BKKBN Dr (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) melantik Pejabat Tinggi Pratama diantaranya Dr. Hariyadi Wibowo, MARS sebagai Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; Dr. Edi Setiawan, S.Si, M.Sc, MSE (Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan); Fatmawati, ST, M.Eng (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat) dan Philmona Maria Yarolo, S.Sos, M.Si (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat).

“Tahun 2021, kita masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19, ini merupakan tantangan besar, untuk itu setiap Pejabat Pimpinan Tinggi agar menyusun rencana kerja dan strategi dalam mendukung pencapaian target kinerja diantaranya adalah Pendataan keluarga, Pemenuhan ketersediaan alat obat kontrasepsi di Fasilitas kesehatan, Kampung KB, Penyusunan Blue Print Pembangunan Kependudukan, Reformasi Birokrasi serta Persiapan SDKI tahun 2022,” tambah Hasto.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan birokrasi, BKKBN telah melakukan Restrukturisasi yang dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman, menyempurnakan organisasi serta mengefektifkan dan mengefisiensikan proses bisnis organisasi. BKKBN juga telah melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, sehingga total seluruh Pejabat Fungsional yang dilantik sejumlah 908 pegawai. Implementasi penyederhanaan birokrasi ini merupakan bagian dari penilaian indeks reformasi birokrasi untuk perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.

Kepala BKKBN Dr (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menegaskan, “Spacing atau jarak antara persalinan satu dengan persalinan berikutnya adalah menjadi hal yang penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Jarak anak akan sangat mempengaruhi terjadinya stunting dan juga kondisi kesehatan, nutrisi Ibu dan Bayi ini yang harus kita utamakan. Kemudian dengan adanya kampung keluarga berencana berubah menjadi kampung keluarga berkualitas maka saya harapkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bisa berjalan dengan baik,” tegas Hasto.

“Masalah kependudukan juga banyak sekali yang harus dilakukan khususnya terkait pendidikan kependudukan dan juga strategi lain terkait kependudukan. Kependudukan mendapat beragam kritikan terkait mindset, padahal penduduk sudah berubah situasi sudah berubah namun mindset pembangunan kependudukan belum berubah, apakah masih akan seperti dahulu atau ada pemikiran baru terkait dengan katakanlah seperti tahapan transisi pembangunan kependudukan saat ini,” tambah Hasto.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Tinggi Pratama BKKBN yang juga disiarkan langsung melalui Youtube BKKBN, turut dihadiri Staf Ahli Bid. Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kemenkes, dr. Achmad Yurianto, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BKKBN serta perwakilan dari BPS.

“Kepada yang baru dilantik dan dan diambil sumpah saya minta segera menyusun program seratus hari kerja, bukan melaporkan kerja seratus hari, namun melakukan proyek perubahan kemudian selanjutnya melakukan percepatan di unit kerjanya dengan quick wins yang akan dilaksanakan,” pungkas Hasto. (HUMAS).