Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta 26/08/2021 - Pada 25 Januari 2021, BKKBN menerima mandat dari Presiden Republik Indonesia untuk memimpin pelaksanaan program untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia yang saat ini telah resmi ditanda tanganinya Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengucapkan terimakasih pada saat membuka acara “Ambasador Talk” bersama Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang diselenggarakan secara virtual (26/08/2021). “Kami dari BKKBN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena baru saja BKKBN mendapatkan Perpres secara resmi yang sudah di tanda tangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dimana Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan. Menyikapi hal tersebut, BKKBN telah menyusun strategi dan rencana aksi nasional, serta menyiapkan perangkat pendukung lainnya untuk melaksanakan amanat tersebut”, terang dokter Hasto.

“Sebagai upaya pemberantasan gizi buruk dan stunting, BKKBN saat ini sedang mengembangkan DASHAT, sebuah program inisiatif Dapur Sehat untuk mengatasi stunting melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, calon pengantin dan keluarga dengan risiko tinggi stunting”, tutur dokter Hasto.

“BKKBN juga sedang menjajaki kerjasama untuk mendirikan Food Bank yang mengumpulkan makanan dari pasar atau lahan pertanian dan perkebunan, supermarket, menyalurkannya ke layanan masyarakat, kemudian mendistribusikan makanan tersebut kepada yang kurang gizi. Food Bank juga akan mendukung program DASHAT dengan pemenuhan bahan makanan”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik menambahkan, “Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, sebetulnya ironis kalau Indonesia mengalami masalah stunting yang cukup tinggi mencapai 27,7%”, tambah Rizal.

“Ambassador Talks merupakan ajang tukar pikiran dan pengalaman dalam pengentasan stunting di negara lain termasuk salah satunya di Kerajaan Belanda, semoga dengan terobosan baru dapat membuat Indonesia bebas stunting tahun 2030 sesuai arahan Presiden Joko Widodo”, harap Rizal.

"Untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 memang tidak mudah, namun demikian hal tersebut bukan mustahil untuk dicapai. Upaya mengurangi angka Stunting perlu dilakukan secara timbal balik melalui hubungan secara vertikal maupun horizontal, yaitu melalui pemerintah maupun tanggung jawab bersama antar masyarakat", terangnya.

Menanggapi hal itu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Lambert Grinjs mengatakan, “Pengentasan masalah stunting harus optimal, tidak bisa BKKBN bekerja sendirian. Masalah stunting itu kompleks, bukan hanya soal pemenuhan gizi tapi dari sisi sanitasi, tempat tinggal, edukasi atau pelajaran bagi remaja untuk dapat mencegah generasi stunting, itu sangat diperlukan. Jadi BKKBN tidak bisa bekerja sendirian, mesti ada lembaga terkait yang membantu menangani itu semua”, kata Lambert.

“Di kerajaan Belanda ada Food Bank yg menjamin ketersediaan nutrisi lengkap, setiap orang tau masalah ini makro nutrisi dan protein. Orang Belanda tinggi-tinggi, karena diberikan nutrisi lengkap dari sebelum lahir dan setelah melahirkan, nutrisi bayi harus terus diperhatikan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bayi tumbuh atau tidak. Kemudian, kami memastikan di Belanda tahun 1940an ada kelaparan sangat parah, namun saat itu pemberian Air Susu Ibu (ASI) paling penting untuk kelengkapan gizi”, imbuh Lambert.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Mayerfas menyampaikan, "Indonesia dan Belanda telah menandatangani MOU di November 2018. Melalui MoU ini bisa menjadi platform kerjasama dalam penanganan stunting. Disamping itu di Maret 2020 saat kunjungan Raja Belanda ke Indonesia telah menandatangani perjanjian terkait air dan pengelolaan sampah, ini juga bisa berkontribusi untuk permasalahan stunting dalam penyediaan air bersih dan sanitasi", tambah Mayerfas.(Humas/TWD).

Jakarta, 26/08/2021
Biro Umum dan Humas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional