MATARAM--- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Siti Rohmi Djalilah meminta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tetap aktif memantau tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil.

Keberadaan dan aktivitas Posyandu menurut Siti Rohmi, harus bisa menurunkan prevalensi stunting di NTB yang saat ini berada pada angka 31,4 persen dan merupakan satu daeri 12 privinsi prioritas percepatan penurunan stunting.

“Melalui Posyandu keluarga di setiap dusun, angka prevalansi stunting di NTB harus mampu ditekan.  Ikhtiar untuk menurunkan angka stunting harus tetap kita lakukan bersama demi mewujudkan generasi mendatang lebih sehat dan baik,” kata Siti Rohmi dalam kunjungan ke Posyandu keluarga di Kelurahan Jontlak, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (11/10/2022).

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di NTB adalah 31,4 persen. Prevalensi tertinggi ada di Kabupaten Lombok Timur yakni mencapai 37,6 persen.

Sedangkan prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan SSGI 2021 adalah 32,1 persen.

Sementara itu dari data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, berdasarkan Surveilans Gizi melalui Elektroni Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada pengukuran bulan Agustus 2022, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah sasaran 91.637 dengan jumlah angka stunting sebanyak 18.683 atau 20.81%. sedangkan wilayah Jontlak dengan jumlah sasaran 473, angka stunting 102 atau 22.31%.

Untuk menekan angka stunting di Kelurahan Jontlak,  tambah Siti Rohmi yang biasa disapa Umi Rohmi, maka perlu pemahaman orang tua terhadap tumbuh kembang anak melalui pemberian  Air susu ibu (ASI) Eksklusif, makanan tambahan yang mengandung protein serta pemenuhan gizi seimbang bagi  ibu menyusui merupakan salah satu hal penting dalam pencegahan stunting. 

"Untuk Ibu-ibu semua agar diperhatikan, pemberian Asi Eksklusif selama 6 bulan, gizi bagi ibu menyusui, pemberian makanan tambahan setelah 6 bulan, jangan lupa untuk memberikan makanan yang mengandung protein hewani, sayur-sayuraan, dan makanan sehat lainnya. Pastikan juga anak-anak kita diberikan telur setiap hari," ujar Umi Rohmi. 

Umi Rohmi juga menekankan bahwa pemberian makanan tambahan yang sehat tidak harus mahal. 

“Pemberian Protein hewani yang murah dan mudah didapat, sepeti telur dan ikan,” kata dia. 

Umi Rohmi berharap, peran pemerintah desa dan kelurahan untuk memberikan perhatian lebih bagi warganya yang memiliki resiko stunting melalui anggaran desa supaya mendapat makanan tambahan berupa telur setiap hari.

"Pastikan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan untuk kesehatan bayi dan balita, serta memastikan tumbuh kembang anak, terutama bagi anak-anak yang stunting ini  mendapatkan protein hewani setiap hari,” ujar Umi Rohmi.

Selain itu Umi Rohmi juga menekankan agar terus dilakukan pemantauan bagi seluruh sasaran posyandu yang ada, dengan tetap melakukan penimbangan serta pengukuran, dan juga edukasi oleh kader posyandu kepada orang tua. Sehingga stunting dapat diatasi melalui program posyandu keluarga.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTBSama’an di sela-sela kunjungan, menyampaikan, Roadshow Posyandu Keluarga ini, terus dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB didampingi BKKBN Provinsi NTB, Asisten 1, Kepala Bappeda,Kadis Kesehatan,Kadis PMPD Dukcapil, Kadis Kominfotik. 

“Ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah NTB dalam menjadikan  posyandu keluarga sebagai ujung tombak penanganan  permasalahan  sosial, kesehatan terutama terkait stunting di tingkat dusun,” kata Sama’an.

Pada kesempatan itu Wagub NTB yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting NTB juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada para balita dengan risiko stunting. Bantun ini sebagai upaya bersama untuk menekan penurunan  angka stunting di NTB. n

Penulis: YDI

Editor: KIS

Tanggal Rilis: Kamis, 13 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.