JAMBI — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. dr. (H.C) Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) meminta Wakil Gubernur Jambi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Jambi Abdullah Sani untuk memantau dan mengawal langsung pengukuran serta penimbangan bayi di Posyandu.

Permintaan Dokter Hasto tersebut disampaikan dalam kegiatan Strategi dan Aksi Percepatan Penurunan Stunting Menuju Jambi Mantap Bersama Mitra Kerja yang dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim, Rabu (26/10/2022).

Dokter Hasto meminta petugas Posyandu tidak hanya memperhatikan masalah berat badan pada anak saja, namun juga mengukur secara benar tinggi atau panjang badan bayi. Pantauan langsung pengukuran bayi menurutnya perlu dilakukan agar Bidan dapat mengukur Balita dengan baik dan benar sesuai standar kesehatan.

“Stunting itu pasti pendek tapi pendek belum tentu stunting. Ukur tinggi harus cermat karena kalau error pasti tambah pendek, nggak ada ceritanya itu yang salah mengukur jadi tambah panjang, nggak mungkin. Sehingga kalau di Provinsi Jambi saat ini stunting 22 persen, kalau mengukurnya serius dan bagus, dikawal betul mudah-mudahan di bawah itu angkanya karena ketelitian kita mengukur masih perlu dipertanyakan. Itu lah pentingnya pengukuran di dalam laporan stunting ini,” kata Dokter Hasto.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi stunting di Provinsi Jambi angkanya masih 22,4%. Meskipun masih di bawah nasional, namun Pemprov Jambi menargetkan prevalensi stunting harus 14% pada 2024 sesuai target Presiden Joko Widodo.

Selain itu Dokter Hasto juga menyoroti masih banyaknya pernikahan dini di Provinsi Jambi yang akan berdampak pada lahirnya bayi stunting. Secara medis, pernikahan dini juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian ibu dan anak.

“Allah itu ciptakan ukuran panggul perempuan itu 20 sentimeter bagi yang umur 20 tahun. Sementara bayi yang lahir kepalanya lewat panggul itu 9,9 sentimeter. Sehingga wajar kalau hamil usia 16 tahun bayinya bisa terjepit dan membuat sang ibu pendarahan karena robek. Itu yang membuat kematian ibu dan bayi menjadi tinggi,” ungkapnya.

Dokter Hasto menambahkan, BKKBN mendukung penuh seluruh program Provinsi Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Apresiasi dari Dokter Hasto tersebut diantaranya dengan terbentuknya Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Desa yang ada di Jambi. 

Dia merinci ada 7.719 orang tergabung dalam TPK yang terdiri dari Bidan, kader KB dan penggerak PKK. TPK ini lah yang akan mengawal keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil hingga ibu pascasalin. Adapun yang paling menjadi fokus adalah program 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

“Seribu Hari Pertama Kehidupan ini pentingnya cegah stunting karena perkembangan otak mendekati maksimal di 1000 hari. Tandanya ubun-ubun menutup sehingga tulang ketemu tulang karena pada waktu itu otak sudah selesai perkembangannya. Maka kita berjuang di 1000 Hari Pertama Kehidupan,” ucapnya.

Selain soal stunting, Dokter Hasto juga menekankan pentingnya masalah Mental Emotional Disorder atau gangguan emosi bagi program kependudukan. Dia merinci, gangguan emosi ini setiap tahun angkanya terus meningkat. Pada tahun 2013 remaja yang mengalami gangguan emosi yakni 6,1%. Jumlah tersebut naik pada 2018 menjadi 9,8%. Jika dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, apalagi menjelang bonus demografi.

“Itu lah kita masih terlalu banyak yang Mental Emotional Disorder. Oleh karena itu akhirnya Napza kita 5 persen anak muda kita. Yang ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) ada 7 per 1.000. Artinya dari 1.000 orang itu ada 7 yang ODGJ. Jadi selain stunting yang 24 persen, yg masalah di atas ini masih cukup besar. Mental Emotional Disorder naik meski stuntingnya turun,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang juga sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting Provinsi Jambi ini menyambut baik pertemuan yang digelar hari ini. Menurutnya stunting dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) telah masuk dalam program prioritas wilayahnya.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan bersama didalam program percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi,” kata Abdullah.

Abdullah menegaskan, stunting harus ditangani secara khusus karena bukan hanya gagal tumbuh secara fisik tapi juga dapat mematikan masa depan anak, bahkan sebelum tumbuh dewasa karena stunting mengidentikan penurunan kemampuan kognitif pada anak. 

Oleh karena itu, sambungnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif mencakup aspek kehidupan keluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum serta sanitasi. Dengan berbagai kompleksitasnya, percepatan penurunan stunting harus fokus pada keluarga berisiko stunting.

“Tahun ini juga akan dilakukan penguatan TPK yang telah dibentuk oleh BKKBN sebanyak 2.573 atau 7.719 orang yang terdiri dari bidan desa, kader PMK dan Bangga Kencana yang ada di desa dan kelurahan. Mereka akan membantu pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin sampai balita,” ucapnya.

Lebih jauh dia menambahkan, peran Pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting sangat lah dibutuhkan. “Peran perguruan tinggi juga sangat strategis dalam laksanakan aksi konvergensi dan intervensi penurunan stunting melalui pendampingan dan pengabdian mahasiswa dan dosen serta riset tentang faktor-faktor penyebab stunting,” ungkapnya. 

Dengan demikian Abdullah pun optimistis bahwa target prevalensi stunting 14% pada 2024 akan bisa diraih dengan baik jika dikerjakan secara bersama-sama dan konsisten. n

Penulis: FBA

Editor: AND

Tanggal Rilis: Rabu, 26 Oktober 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.