PALU — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan generasi milenial akan menjadi  sasaran utama program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). 

Pernyataan Hasto tersebut disampaikan dalam kegiatan konsolidasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu, Rabu (02/11/2022).

Dalam sambutannya Hasto menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menitikberatkan perhatian kepada kaum milenial sebagai penentu generasi emas 2045. 

"Yang muda-muda harus di perhatikan. Generasi milenial dan post milenial adalah sasaran utama Program Bangga Kencana,  pola komunikasi harus berubah, lebih berkarakter digital dan aktif di sosial media,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki Forum Generasi Berencana (Forum Genre) yang anggotanya adalah para remaja tersebar di Provinsi hingga Desa di seluruh Indonesia. Genre sendiri memiliki beberapa salam, satu diantaranya adalah Salam Genre yang bermakna tidak menikah muda, tidak melakukan seks bebas dan tidak menggunakan narkoba. 

Selain itu, Hasto juga menegaskan bahwa tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia saat ini bukan hanya stunting, tetapi masalah mental disorder juga menjadi perhatian. 

Mental disorder disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama (kronis). 

"Mental emotional disorder menempati urutan ke dua setelah stunting yaitu sebanyak 9,8 persen. Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengukuhan kepada Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, diataranya Danrem 132 Tadulako, Ketua Persit Kartika Candra Kirana Korcab Rem 132/PD XII/Merdeka, Ketua TP.PKK Kabupaten Banggai, Wakil Bupati Parigi Moutong, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Tojo Una-Una, Wakil Bupati Banggai, Wakil Bupati Donggala dan Wakil Wali Kota Palu sebagai Bunda Asuh Anak Stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tenny Calvenny Sariton, S.Sos., M.M mengatakan, kegiatan rekonsiliasi dilatar belakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

Adapun tujuan diselenggarakannya rekonsiliasi adalah untuk mensinergikan program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah, meningkatkan kualitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan mewujudkan kesepahaman bersama TPPS tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk menggali permasalahan atau kendala dalam proses implementasi program percepatan penurunan stunting serta meningkatkan komitmen dan peran pemerintah daerah dalam proses kerjasama TPPS.

“Adanya kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor antara anggota tim percepatan  penurunan stunting Provinsi Sulawesi Tengah serta meningkatnya sinergitas program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam mewujudkan lima pilar strategi-strategi nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” kata Tenny.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang diwakili oleh Pejabat Sekretaris Daerah Dr. Rudi Dewanto, SE, MM, mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan rekonsiliasi, semua stakeholder akan memiliki kesamaan data, pemahaman dan tindakan untuk gotong royong menurunkan prevelensi stunting Sulawesi Tengah dari 29,7% menjadi 11% pada tahun 2024.

Rudi pun berharap dengan hadirnya Kepala BKKBN dapat memberikan pencerahan dan penguatan kepada seluruh TPPS se-Sulawesi Tengah. Selain itu, dengan adanya pengukuhan Bapak dan Bunda asuh anak stunting dapat membantu penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.

"Dengan hadirnya Kepala BKKBN RI semoga dapat memberikan pencerahan dan penguatan kepada seluruh TPPS se-Sulawesi Tengah dengan harapan dapat menurunkan prevelensi stunting di Sulawesi Tengah,” ucapnya. n

Penulis: Iksan

Editor: FBA 

Tanggal Rilis: Rabu, 2 November 2022

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.