Surabaya – Sebagai Upaya untuk meningkatkan jumlah kesertaan Ber-KB melalui optimalisasi Penggunaan DAK-BOKB Tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Virtual Meeting Kesiapan Pelayanan KB Tahun 2021. Rabu (20/1/2021).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Bidang BKKBN Jatim, Koordinator Bidang KB Perwakilan BKKBN Jatim beserta Jajarannya, Biro Perencanaan BKKBN Pusat, serta seluruh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang KB Dinas OPD KB Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

UU No.52 Tahun 2009 mengamanatkan agar setiap masyarakat memperoleh pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengalihan pos pembiayaan KB dari penganggaran BKKBN kedalam DAK – BOKB yang disalurkan langsung pada APBD Kab/Kota.

Pengalihan tersebut merupakan langkah kebijakan yang diputuskan pusat agar anggaran tersebut dapat dioptimalkan penggunaanya bagi kebutuhan masyarakat akan ber-KB. Guna terlaksananya kebijakan tersebut maka diadakan koordinasi persiapan pelayanan KB 2021 yang akan di dukung melalui anggaran BOKB.

“Kami sampaikan bahwa tahun 2021 postur BOKB salah satu menu nya adalah untuk dana penggerakan KB, tentu ini diharapkan mampu dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai sasaran program kita,” ungkap Drs Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Pada Tahun 2020 serapan anggaran DAK Provinsi Jawa Timur masih belum berjalan dengan baik dan Pada Tahun 2021 ini Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menargetkan serapan Dana BOKB akan berjalan dengan maksimal.

“Tahun 2020 serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Jawa Timir masih belum menggembirakan total DAK Provinsi jawa Timur sebesar Rp 220.748.160.500, dengan rincian DAK Fisik pagu Rp 35,5 Milyar dengan realisasi Rp 25,3 Milyar atau sekitar 70,71%, sedangkan non fisik (BOKB) pagu Rp 184,2 Milyar realisasi Rp 103 Milyar atau 60,3%,” tambah Pak Teguh.

Pandemi Covid-19 yang melanda selama Tahun 2020 menjadi penyebab utama tidak maksimalnya serapan anggaran tersebut. “Pandemi Covid-19 diakui telah berpengaruh terhadap kinerja program dan anggaran 2020, salah satunya adalah sistem pendukung pelayanan KB, dari sektor pembiayaan KB berubah seiring kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Beruntung DAK tidak termasuk yang di refocusing,” ujar Pak Teguh.

Pada Tahun 2021 nanti Provinsi Jawa Timur telah diberikan anggaran DAK Fisik sebesar Rp 42,889 Mikyar sedangkan BOKB sebesar Rp 209,751 Milyar. Di dalam anggaran tersebut terdapat kenaikan yang cukup besar untuk mendukung biaya penggerakan kesertaan Ber-KB/ MKJP dengan total Pagu sebesar Rp 61,7 Milyar.

“Kami informasikan bahwa Juknis DAK Tahun 2021 sudah diterbitkan. Penjelasan teknis tentang DAK 2021 yang akan disampaikan oleh Biro Perencanaan sangat tepat bila kita sikapi dengan merencanakannya lebih baik,” lanjut Pak Teguh.

“saya berharap dalam pertemuan ini kita bisa merundingkan langkah-langkah apa yang sekiranya mampu kita rumuskan agar penggunaan anggaran bisa maksimal,” pungkas Pak Teguh

Dalam Pertemuan tersebut, Koordinator Bidang KBKR , Ibu Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St., M.M., juga menjelaskan secara teknis tentang persiapan pelayanan KB yang didukung DAK BOKB 2021 sesuai arahan pusat bahwa operasional pusat harus di lakukan pada bulan Februari 2021. @red

Sumber: sindikatpost.com