SURABAYA---Organisasi istri anggota TNI Darma Pertiwi terus menjalankan komitmennya dalam membantu upaya percepatan penurunan stunting.  Sejak penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada awal Agustus lalu, Darma Pertiwi TNI telah mengunjungi empat daerah prioritas percepatan penurunan stunting.

Keempat daerah prioritas tersebut adalah Bandung (Provinsi Jawa Barat), Medan (Provinsi Sumatera Utara), Banda Aceh (Provinsi Aceh), dan kemarin mengunjungi Mojokerto di Provinsi Jawa Timur.

Dalam kunjungan dipimpin langsung Ketua Umum Darma Pertiwi Pusat Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati yang biasa disebut Ibu Hetty Andika Perkasa itu senantiasa dilakukan roadshow percepatan penurunan stunting.

Kegiatan roadshow meliputi sosialisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman yang mendukung gizi seimbang, bantuan bibit tanaman, pelayanan KB gratis (MOW, MOP, IUD, Implant), demo memasak di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat)  dan penyerahan bantuan untuk masyarakat berisiko stunting. 

Dukungan dari istri anggota TNI terhadap percepatan penurunan stunting ini tentu tidak hanya selesai dengan acara seremonial, namun akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang massif sampai ke desa-desa.

Dalam roadshow di Mojokerto, Hetty Andika Perkasa disambut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak dan Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati. Sedangkan dari BKKBN hadir Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.

Dalam sambutannya, Arumi berharap kolaborasi dengan Darma Pertiwi TNI ini akan terus berjalan karena Jawa Timur merupakan daerah prioritas percepatan penurunan stunting.

Dengan jumlah 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, Arumi mengatakan beberapa inovasi dan berbagai strategi sudah dilakukan terutama untuk wilayah Jawa Timur yang sulit untuk dijangkau. 

“Kolaborasi dengan TNI ini tentunya menjadi penyemangat tersendiri. Perlu strategi khusus dan memang itu harus jemput bola,” kata Arumi.

Menurut Arumi, di Jawa Timur masih banyak wilayah-wilayah yang sulit di jangkau biasanya wilayah yang ada baduta, atau memang ada bayi-bayi yang baru lahir, atau wanita hamil otomatis menjadi sangat sulit untuk memfasilitasi kesehatan walau di posyandu. 

“Jadi, kader harus jemput bola dan berkerja sama dengan PKK, Babinsa dan bidan. Kerja sama seperti dengan TNI ini menjadi strategis dalam menanggani stunting,“ kata Arumi. 

Menurut Arumi, inovasi program percepatan penurunan stunting yang dianggap khusus bagi Jawa Timur adalah Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). 

Program kolaborasi antara TP PKK Jatim bersama BKKBN Jatim ini bertujuan mewujudkan generasi emas 2045. SOTH sudah hadir di 37 kabupaten kota seluruh Jawa Timur.

Arumi mengatakan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pasuruan dijadikan pilot project dalam program SOTH di Jatim pada bulan Juni tahun 2021. Dalam perkembangannya, lima bulan kemudian, November 2021, dilaksanakan seremonial Wisuda SOTH yang berlangsung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. 

“Salah satu yang kami belum lihat di provinsi yang lain adanya SOTH yaitu Sekolah Orang Tua Hebat, dimana kami mempersiapkan calon ibu atau ibu baru untuk mengetahui betul apa yang harus dimiliki secara ilmu untuk mendidik dan merawat anak khususnya di 1000 hari pertama kehidupan. Kami lihat menjadi sangat efektif yang luar biasa kepada ibu dan ayah untuk membesarkan anak-anaknya sehingga kalau terdeteksi ada stanting dapat di intervensi secepat mungkin,” jelas Arumi.

Program SOTH, kata Arumi, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran orang tua, anggota keluarga dan masyarakat luas akan pentingnya pengasuhan serta pembinaan tumbuh kembang anak dalam membentuk kemandirian, kepercayaan diri dan karakter anak kelak. SOTH juga diharapkan dapat menurunkan stunting di Jawa Timur secara cepat.  n (AHS)

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.