PONTIANAK---Dharma Pertiwi TNI kembali menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting. Kali ini sosialisasi digelar di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (28/09/2022), dan merupakan sosialisasi ketujuh dari 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.

Sosialisasi dipimpin Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). 

Berdasarkan data SSGI 2021, angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 29,8%. Sedangkan untuk daerah-daerah  yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Kabupaten Sambas,  Kapuas Hulu dan Sanggau, angka prevalensi stuntingnya tergolong cukup tinggi. Kabupaten Sambas sebesar 32,6%, Kapuas Hulu 28,9% sedangkan angka prevalensi di Kabupaten Sanggau sebesar 26,2%.

Ada beberapa titik dalam kunjungan tersebut. Pertama di RS Dr Mohammad Sutomo Kabupaten Kubu Raya, Rumah Radakng dan UMKM Center Kota Pontianak.

Di RS Dr Mohammad Sutomo Kubu Raya, kegiatan terpusat pada pelayanan KB. Cukup banyak peserta pemasangan KB di kegiatan tersebut.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dan Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa juga melakukan sosialisasi tentang program Bangga Kencana pada masyarakat yang hadir dalam kegiatan itu.

Beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi pekarangan pangan lestari pemanfaatan lahan tidur di satuan hingga demo masak menu gizi seimbang untuk baduta dan bumil.

Di kegiatan sosialisasi pekarangan pangan lestari pemanfaatan lahan tidur, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menjelaskan beberapa tanaman yang baik dikonsumsi bagi ibu hamil dan ibu yang sudah memiliki bayi. 

Daun kelor salah satu yang bisa ditanami di pekarangan rumah. Hasto menjelaskan, begitu banyak manfaat dari daun kelor. Untuk ibu yang sedang menyusui, daun kelor bisa dikonsumsi untuk memperlancar ASI. Selain itu, daun kelor juga memiliki vitamin c tinggi. Bahkan dibanding tomat, kandungan vitamin c di daun kelor justru lebih tinggi.

Dengan mengkonsumsi daun kelor, juga mampu mencegah stunting. Oleh sebab itu, dianjurkan dari hamil hingga menyusui para ibu mengkonsumsi daun kelor.

Pada kesempatan itu, ia juga memberikan sosialisasi tentang gizi. Kemudian pengetahuan tentang program Bangga Kencana juga ia sosialisasikan pada peserta yang hadir dikegiatan tersebut.

Hasto Wardoyo juga menjelaskan beberapa informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Seperti jarak kehamilan dari anak pertama ke dua harus diatur. "Paling baik itu lima tahun jaraknya," ungkapnya.

Kemudian untuk wanita yang umurnya sudah di 40 tahun ke atas, tidak sebaiknya hamil. Sebab paling tua umur yang boleh hamil di umur 35 tahun.

Hetty Andika Perkasa ikut memberikan pencerahan tentang program Bangga Kencana. 

Dalam giat baksos juga dibagikan 150 paket untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian 450 paket sembako dibagikan pada masyarakat yang sudab terdata sebelumnya.

Dharma Pertiwi TNI bersama BKKBN terus menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Dalam kurun waktu satu bulan, sudah ada 6 daerah prioritas yang sudah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi Bandung (Provinsi Jawa Barat), Medan (Provinsi Sumatera Utara), Banda Aceh (Provinsi Aceh), Mojokerto di Provinsi Jawa Timur, Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kendari di Sulawesi Tenggara. n

Penulis: RSA

Editor: KIS

Tanggal Rilis: Rabu/28/09/2022 

Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id

0812-3888-8840

Jl. Permata nomor 1 

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Tentang BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.